Suara.com - Baru-baru ini, Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan klarifikasi atas beredarnya informasi bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan diberi insentif pribadi sebesar Rp5 juta jika sukses membuat konten Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan viral secara positif di media sosial.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa pernyataan tersebut hanya bersifat guyonan yang disampaikan dalam suasana santai saat Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Teknis Pelaksanaan Program MBG pada Senin, 27 Oktober 2025, di Jakarta.
“Pernyataan soal insentif Rp5 juta itu bukan keputusan resmi, melainkan hanya candaan yang disampaikan untuk memotivasi para peserta agar lebih kreatif dalam menyebarkan informasi positif tentang program MBG,” ujar Khairul Hidayati.
Lebih lanjut, Hida memastikan, BGN tidak memiliki kebijakan maupun program resmi terkait pemberian insentif pribadi untuk konten viral.
Menurut Hida, pihaknya hanya ingin memberi motivasi untuk pelaksana daerah agar aktif membangun komunikasi publik yang sehat dan cepat dalam menangkal hoaks seputar program MBG.
“BGN tetap berkomitmen menjalankan seluruh kebijakan sesuai ketentuan dan mekanisme anggaran negara,” ungkapnya.
“Candaan tersebut hanya dimaksudkan untuk menyemangati para peserta agar berani tampil dan kreatif di media sosial dengan konten yang edukatif serta inspiratif,” sambung Hida.
Selain itu, Hida mengungkap jika pihak BGN menegaskan komitmennya dalam memperkuat transparansi dan komunikasi publik terkait pelaksanaan MBG di seluruh daerah.
Baca Juga: Evaluasi Setahun Prabowo-Gibran: Program MBG Paling Populer dari Sisi Negatif
Tentunya, upaya ini dilakukan dengan memperkuat kapasitas komunikasi para Koordinator Regional (Kareg) dan Koordinator Wilayah (Korwil), termasuk pelatihan pembuatan konten informasi yang kredibel.
“Kami mengapresiasi semangat para Kepala SPPG dalam menyebarkan informasi positif tentang MBG. BGN akan terus memastikan seluruh pesan publik berjalan sesuai koridor resmi dan dapat dipertanggungjawabkan,” tandas Hida.
Sebelumnya, pernyataan tentang insentif sebesar Rp5 juta itu pertama kali muncul dalam rilis resmi Humas BGN usai Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Teknis Pelaksanaan Program MBG.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang membahas pentingnya komunikasi publik yang cepat dan akurat untuk melawan disinformasi di media sosial.
“Koordinator regional (kareg) dan koordinator wilayah (korwil) harus jadi sumber informasi resmi, dan cepat mengklarifikasi isu di lapangan,” ujarnya.
Nanik mengungkap bahwa belakangan banyak konten negatif tentang MBG, yang menurut dia, mengarah ke hoaks.
Berita Terkait
-
Terapkan "Pasang Mata" Digital, BGN Hentikan Operasi Ratusan Dapur Gizi yang Melanggar Standar
-
Skandal Makan Bergizi Gratis? BGN Stop Operasi Ratusan Dapur, Unggah Foto dan Video Jadi Wajib!
-
Harga Telur Naik Gara-gara MBG, Mendagri Tito: Artinya Positif
-
Viral Bukannya Bawa MBG, Mobil Berlogo BGN Malah Angkut Genteng
-
BGN Tanggapi Dugaan Pelecehan dan Penganiayaan di Dapur Program Makan Bergizi Gratis
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- 5 Mobil Bekas 80 Jutaan dengan Pajak Murah, Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
Terkini
-
Drama London: Paspampres Klarifikasi Soal Halangi Jurnalis Saat Kawal Presiden Prabowo
-
Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Curhat Pimpinan KPK ke DPR: Alat Kurang Canggih Jadi Hambatan Utama OTT
-
Animo Tinggi, PDIP Minta Kemensos 'Gaspol' Bangun Sekolah Rakyat
-
PSI: Polri Harus Tetap di Bawah Presiden, Bukan Jadi Kementerian
-
KND Kawal Hak Atlet Disabilitas, Kontingen Indonesia Raih 135 Emas di ASEAN Para Games 2025
-
Ketua DPRD DKI Kawal Janji Pramono Lepas Saham Perusahaan Bir, Kaji Opsi Tukar Guling
-
Jadi Ipar Presiden RI, Soedradjad Djiwandono Ngaku Kudu Hati-hati Komentari Masalah Dalam Negeri
-
Kali Ciliwung Meluap, 11 RT di Jakarta Terendam Banjir
-
'Awal Tahun yang Sempurna', Daftar 4 Kritik Adian Napitupulu Terhadap Pemerintahan Prabowo