Legislator PKB Dukung PPPK Jadi PNS, Ini Alasan Kesejahteraan dan Karier di Baliknya

Suara.com - Wacana pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapat dukungan kuat dari parlemen. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad, secara terbuka mendukung usulan tersebut, menyoroti pentingnya jaminan stabilitas dan perlindungan ekonomi bagi para abdi negara.

Menurut Ali, para pegawai PPPK telah membuktikan dedikasi dan kinerja profesional mereka selama mengabdi. Oleh karena itu, sudah sewajarnya mereka diberikan kesempatan yang sama untuk meraih status PNS demi mendapatkan kepastian hidup dan kesejahteraan yang lebih terjamin di masa depan.

“PPPK telah membuktikan pengabdian dan profesionalisme mereka. Karena itu, sudah selayaknya mereka diberikan kesempatan yang sama untuk menjadi PNS agar memiliki kepastian dan kesejahteraan yang lebih baik,” ujar Ali dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Lebih lanjut, Ali Ahmad memaparkan bahwa status PNS akan memberikan hak-hak kepegawaian yang lebih komprehensif. Hak tersebut mencakup tunjangan pensiun, tunjangan keluarga, serta jaminan kesehatan yang lebih lengkap. Ia meyakini, hal ini akan berdampak langsung pada peningkatan motivasi kerja dan kualitas hidup para pegawai.

Selain soal jaminan kesejahteraan, legislator asal Dapil Malang Raya ini juga menyoroti aspek pengembangan karier. Menurutnya, status PNS membuka peluang karier yang jauh lebih luas dan terstruktur, mengingat adanya sistem jenjang karier dan kesempatan kenaikan pangkat yang lebih jelas dan terukur.

“Dengan menjadi PNS, para pegawai memiliki ruang untuk mengembangkan karier dan potensi diri secara lebih terencana dan berkelanjutan,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara.

Ali Ahmad menjelaskan bahwa momentum untuk memperjuangkan aspirasi ini sangat tepat, karena saat ini DPR tengah aktif membahas revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

Ia menilai, usulan pengangkatan PPPK menjadi PNS bisa diakomodasi dalam proses revisi tersebut, asalkan ada komitmen dan kesepakatan bersama antara DPR dan pemerintah.

“Kami di DPR tentu terbuka untuk membahas dan memperjuangkan aspirasi ini. Namun tentu saja, keputusan akhirnya sangat bergantung pada kesepakatan bersama dengan pihak pemerintah,” tegasnya.

Baca Juga: Guru Madrasah Demo di Jakarta, Teriak Minta Jadi PNS, Bisakah PPPK Diangkat Jadi ASN?

Ia berharap revisi UU ASN yang akan datang dapat menghasilkan regulasi yang lebih adil dan berpihak pada kesejahteraan seluruh aparatur negara, termasuk para PPPK yang telah lama mendedikasikan diri untuk bangsa dan negara.