Akui Blunder Soal Pernyataan Eksekusi Harvey Moeis yang Molor, Ini Penjelasan Kejagung

Suara.com - Kejaksaan Agung meralat pernyataan soal eksekusi Harvey Moeis, seorang terpidana kasus korupsi tata kelola timah.

Pernyataan belum dieksekusinya Harvey Moeis lantaran masih menunggu salinan lengkap perkara yang sebelumnya dinyatakan oleh pihak Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejagung ternyata blunder.

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna menjelaskan, jika Harvey Moeis ternyata telah dilakukan eksekusi soal tindak pidananya.

Ia menerangkan, jika jaksa eksekutor yang melaksanakan hal ini berasal dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan.

“Ternyata sudah dieksekusi pidananya oleh jaksa eksekutor Kejari Jaksel,” kata Anang, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kamis (30/10/2025).

Sebelumnya, Anang saat sesi wawancara dengan wartawan menjelaskan soal belum dieksekusinya terpidana kasus tata kelola timah Harvey Moeis.

Diketahui, perkara yang dihadapi oleh Harvey Moeis telah inkracht dan mendapat putusan kasasi sejak Juni lalu.

“Kan kita nunggu salinan resminya secara lengkap,” kata Anang, Selasa (28/10/2025).

Dalam proses tersebut, lanjut Anang, Harvey Moeis juga masih dilakukan penahanan. Sehingga molornya proses eksekusi dalam perkara ini bukan sebuah hal yang fatal.

Baca Juga: Mengintip 71 Merek Tas Mewah Sandra Dewi yang Disita, Teridentifikasi Tak Ada yang KW!

“Toh juga dia masih ditahan kan nggak ada masalah. Eksekusi kan hanya administrasi. Posisi yang bersangkutan kan juga tetap ditahan,” jelas Anang.

Mahkamah Agung (MA), sebelumnya menolak kasasi yang diajukan perwakilan PT Refined Bangka Tin (RBT) Harvey Moeis dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015-2022.

"Amar putusan: (kasasi Harvey Moeis) tolak," demikian dikutip dalam laman Kepaniteraan MA, Selasa (1/7/2025).

Untuk itu, Harvey Moeis tetap divonis pidana penjara 20 tahun dan denda Rp1 miliar subsider delapan tahun kurungan badan.

Selain itu, suami aktris Sandra Dewi itu juga dihukum membayar uang pengganti Rp420 miliar subsider 10 tahun penjara.

Perkara nomor 5009 K/PID.SUS/2025 itu dibacakan pada Rabu, 25 Juni 2025 dengan susunan majelis hakim ketua Dwiarso Budi Santiarto beserta hakim anggota Arizon Mega Jaya dan Achmad Setyo Pudjoharsoyo serta panitera Pengganti Mario Parakas.