Ketua DPD: GKR Emas Buktikan Pena Juga Bisa Jadi Alat Perjuangan Politik

Suara.com - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menegaskan pentingnya menulis sebagai bagian dari perjuangan intelektual dan politik kebangsaan. Hal ini disampaikan Ketua DPD RI, Sultan B. Najamuddin saat menghadiri talkshow dan peluncuran buku dari Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas yang berjudul “Refleksi Dua Dekade DPD RI: Otonomi Daerah untuk Indonesia Emas 2045” di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Kamis, 30 Oktober 2025.

Menurut Sultan B. Najamuddin buku tersebut bukan sekadar kumpulan tulisan, melainkan rekaman perjalanan gagasan, ketekunan, dan dedikasi seorang tokoh bangsa yang selama dua dekade konsisten memperjuangkan marwah daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. GKR Hemas menjadi bukti nyata bahwa perjuangan politik tidak berhenti pada ruang rapat dan forum resmi, tetapi terus hidup dalam tulisan, ide, dan refleksi yang berpihak pada keadilan daerah.

“Hari ini, kita tidak hanya merayakan terbitnya sebuah buku. Kita sedang merayakan perjalanan panjang gagasan, ketekunan, dan dedikasi seorang tokoh bangsa, Ibu Gusti Kanjeng Ratu Hemas, yang dengan jernih menulis kembali denyut perjuangan otonomi daerah dan semangat kebangsaan dalam bingkai DPD RI,” ujarnya.

Menurutnya, buku tersebut menjadi cermin keteguhan hati dan kejernihan berpikir dari seorang pemimpin yang tidak hanya bekerja dalam ruang politik, tetapi juga berkontemplasi dalam ruang batin intelektual dan turun langsung ke masyarakat.
Wakil Ketua DPD RI Bidang Otonomi Daerah, Politik, dan Hukum, GKR Hemas telah menunjukkan bahwa perjuangan sejati tidak berhenti pada kebijakan, tetapi terus berlanjut melalui ide, refleksi, dan karya tulis yang menginspirasi.

"Saya pribadi percaya, menulis adalah bentuk tertinggi dari pengabdian intelektual. Hari ini, Ibu GKR Hemas menegaskan kembali pesan itu, bahwa usia hanyalah angka, dan semangat untuk menulis adalah energi yang melampaui waktu,” ujarnya.

Sultan B. Najamuddin menambahkan, buku tersebut menjadi cermin keteguhan hati dan kejernihan berpikir dari seorang pemimpin yang tidak hanya bekerja dalam ruang politik, tetapi juga berkontemplasi dalam ruang batin intelektual dan turun langsung ke masyarakat.

"Buku ini hadir di momen penting ketika bangsa Indonesia tengah melangkah menuju Indonesia Emas 2045. Perjuangan memperkuat kewenangan DPD RI, menurutnya, bukan lagi semata urusan kelembagaan, melainkan perjuangan untuk meneguhkan kedaulatan daerah, memperjuangkan pemerataan, dan menumbuhkan keadilan sosial dari akar rumput, " tambahnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung keselarasan antara semangat perjuangan GKR Hemas dan konsep Green Democracy, yakni sebuah demokrasi yang menempatkan kehidupan, keseimbangan alam, dan keberlanjutan generasi sebagai bagian dari keadilan politik.

“Perjuangan Ibu GKR Hemas dan semangat Green Democracy bertemu dalam satu titik: sama-sama menempatkan keadilan ekologis sebagai bagian dari keadilan politik. Bahwa memperjuangkan kewenangan DPD RI bukan hanya memperkuat lembaga, melainkan memperkuat nilai, bahwa setiap daerah punya martabat, setiap suara daerah punya makna, dan setiap perjuangan daerah adalah bagian dari nadi bangsa,” jelasnya.

Baca Juga: Enggan Berpikir Jauh, Persita Tangerang Fokus Laga Demi Laga

Menutup sambutannya, ia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada GKR Hemas atas konsistensi dan dedikasi beliau yang terus menulis dan menanam “benih pengetahuan” bagi generasi penerus.

"Dalam kesibukan yang tidak ringan, Ibu GKR Hemas masih memilih untuk menulis sebuah tindakan sederhana yang bermakna besar bagi peradaban.
Atas nama DPD RI, kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya. Semoga buku ini menjadi cahaya bagi para senator muda, akademisi, dan generasi bangsa untuk melanjutkan perjuangan ini dengan pena yang jujur, pikiran yang jernih, dan hati yang mencintai Indonesia,” pungkasnya.

Peluncuran buku “Refleksi Dua Dekade DPD RI: Otonomi Daerah untuk Indonesia Emas 2045” di Yogyakarta turut dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPD RI, para akademisi, tokoh masyarakat, serta perwakilan pemerintah.***