- Menurutnya jika Whoosh dianggap sebagai investasi sosial dan proyek strategis nasional, maka seluruh kerugian seharusnya ditanggung oleh negara.
- Herman menyoroti kebingungan yang muncul ketika ada pernyataan bahwa APBN tidak akan lagi membiayai kerugian proyek ini.
- DPR menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menyikapi kondisi ini.
Suara.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menyoroti pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang menyebut proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) sebagai "investasi sosial" untuk mengatasi kerugian akibat kemacetan.
Meskipun memahami berbagai alasan di balik terwujudnya proyek ini, Khaeron mendesak untuk dijelaskan secara transparan mengenai siapa yang akan menanggung kerugian operasional Whoosh yang saat ini sudah terjadi.
"Itu fine menurut saya. Artinya, reasoning apapun untuk terwujudnya ini sudah lewat," ujar Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (31/10/2025).
"Kan kondisi hari ini adalah rugi. Nah rugi ini siapa yang akan menalangi?," sambungnya.
Pernyataan Jokowi yang mengemukakan Whoosh sebagai investasi sosial untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi waktu perjalanan, menurut Herman, memang bisa menjadi argumen.
Namun, ia menekankan bahwa jika Whoosh benar-benar dianggap sebagai investasi sosial dan proyek strategis nasional, maka seluruh kerugian seharusnya ditanggung oleh negara melalui APBN.
"Kalau memang kemudian negara, ini kan persoalannya Pak Purbaya [perwakilan pemerintah/pejabat terkait] mengatakan bahwa APBN enggak mau bayarin lagi, gitu lho," lanjut Khaeron.
"Tapi kalau kemudian bahwa ini adalah proyek strategis nasional, kemudian sebagai investasi sosial, maka semuanya kerugian ditanggung oleh negara melalui APBN. Fine, enggak ada masalah," sambungnya.
Ia juga menyoroti kebingungan yang muncul ketika ada pernyataan bahwa APBN tidak akan lagi membiayai kerugian proyek ini.
Baca Juga: Luhut Jawab Utang Whoosh Rp116 Triliun: 12 Juta Penumpang Bukti Keberanian
"Ini kan masalahnya sekarang rugi siapa ketika Pak Purbaya mengatakan APBN tidak lagi ingin membiayai itu, ya kepada siapa?" tanyanya.
Anggota DPR ini menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menyikapi kondisi ini. Ia juga berencana untuk meminta keterangan dan informasi dari konsorsium BUMN termasuk PT Kereta Api Indonesia dan Danantara mengenai langkah-langkah strategis ke depan untuk mengatasi kerugian yang diprediksi akan berlangsung panjang.
"Kalau hitung-hitungan IRR saja 46 tahun, waktu kami masih membahas ini di awal, ya sebelum beroperasi dan kemudian rugi, kami juga menghitung dengan harga tiket yang lebih tinggi dari hari ini," jelas Khaeron.
Dengan harga tiket Whoosh yang saat ini lebih rendah dari estimasi awal, ia memperkirakan periode pengembalian modal (IRR) akan lebih panjang lagi. Hal ini, menurutnya, akan membutuhkan restrukturisasi.
Berita Terkait
-
Bongkar Habis! Mahfud MD Beberkan Kejanggalan di Balik Proyek Kereta Cepat Whoosh Era Jokowi
-
Proyek Whoosh Disorot KPK, Mahfud MD: Jokowi dan Para Menterinya Bisa Dimintai Keterangan
-
Diterpa Isu Korupsi, Jokowi Sebut Whoosh Bukan Proyek Cari Untung tapi Solusi Kemacetan
-
Luhut Jawab Utang Whoosh Rp116 Triliun: 12 Juta Penumpang Bukti Keberanian
-
Utang Kereta Cepat Whoosh Rp120 T Bisa Lunas? Prabowo Tugasi 3 'Menteri Kunci' Cari Jalan Keluar
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 5 Mobil Toyota Dikenal Paling Jarang Rewel, Ideal untuk Mobil Pertama
- 5 HP Murah Alternatif Redmi Note 15 5G, Spek Tinggi buat Multitasking
- 6 Moisturizer Pencerah Wajah Kusam di Indomaret, Harga di Bawah Rp50 Ribu
Pilihan
-
Pintu Langit Dibuka Malam Ini, Jangan Lewatkan 5 Amalan Kunci di Malam Nisfu Syaban
-
Siapa Jeffrey Hendrik yang Ditunjuk Jadi Pjs Dirut BEI?
-
Harga Pertamax Turun Drastis per 1 Februari 2026, Tapi Hanya 6 Daerah Ini
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
-
Pasar Modal Bergejolak, OJK Imbau Investor Rasional di Tengah Mundurnya Dirut BEI
Terkini
-
Babak Baru Kasus Korupsi Minyak Pertamina, Polri Terbitkan Red Notice Riza Chalid
-
Resmi! Bahar Bin Smith Jadi Tersangka Kasus Penganiayaan Anggota Banser di Tangerang
-
Waspada Virus Nipah Mengintai! Kemenkes Ingatkan Jangan Konsumsi Nira Aren Segar dari Pohon
-
Epstein Files Sebut Donald Trump 'Dikooptasi' Israel, Singgung Dalang Proyek Gaza
-
Tak Berizin, KKP Musnahkan 796 Kg Kulit Hiu dan Pari Milik Perusahaan Asing di Banyuwangi
-
Registrasi Akun SNPMB Sekolah 2026 Diperpanjang, Cek Syarat-syaratnya!
-
Geger Penemuan Mayat Pria Tanpa Identitas di Tumpukan Sampah Kali Mookervart
-
Operasional RDF Rorotan Dilakukan Bertahap, Warga Diminta Tak Khawatir Bau
-
Profil Jeffrey Epstein: Kekayaan, Kasus Predator Seksual dan Hubungannya dengan Trump
-
Kemenag Klaim Kesejahteraan Guru Agama Prioritas Utama, Tunjangan Profesi Naik Jadi Rp2 Juta