- Menurutnya jika Whoosh dianggap sebagai investasi sosial dan proyek strategis nasional, maka seluruh kerugian seharusnya ditanggung oleh negara.
- Herman menyoroti kebingungan yang muncul ketika ada pernyataan bahwa APBN tidak akan lagi membiayai kerugian proyek ini.
- DPR menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menyikapi kondisi ini.
Suara.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menyoroti pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang menyebut proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) sebagai "investasi sosial" untuk mengatasi kerugian akibat kemacetan.
Meskipun memahami berbagai alasan di balik terwujudnya proyek ini, Khaeron mendesak untuk dijelaskan secara transparan mengenai siapa yang akan menanggung kerugian operasional Whoosh yang saat ini sudah terjadi.
"Itu fine menurut saya. Artinya, reasoning apapun untuk terwujudnya ini sudah lewat," ujar Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (31/10/2025).
"Kan kondisi hari ini adalah rugi. Nah rugi ini siapa yang akan menalangi?," sambungnya.
Pernyataan Jokowi yang mengemukakan Whoosh sebagai investasi sosial untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi waktu perjalanan, menurut Herman, memang bisa menjadi argumen.
Namun, ia menekankan bahwa jika Whoosh benar-benar dianggap sebagai investasi sosial dan proyek strategis nasional, maka seluruh kerugian seharusnya ditanggung oleh negara melalui APBN.
"Kalau memang kemudian negara, ini kan persoalannya Pak Purbaya [perwakilan pemerintah/pejabat terkait] mengatakan bahwa APBN enggak mau bayarin lagi, gitu lho," lanjut Khaeron.
"Tapi kalau kemudian bahwa ini adalah proyek strategis nasional, kemudian sebagai investasi sosial, maka semuanya kerugian ditanggung oleh negara melalui APBN. Fine, enggak ada masalah," sambungnya.
Ia juga menyoroti kebingungan yang muncul ketika ada pernyataan bahwa APBN tidak akan lagi membiayai kerugian proyek ini.
Baca Juga: Luhut Jawab Utang Whoosh Rp116 Triliun: 12 Juta Penumpang Bukti Keberanian
"Ini kan masalahnya sekarang rugi siapa ketika Pak Purbaya mengatakan APBN tidak lagi ingin membiayai itu, ya kepada siapa?" tanyanya.
Anggota DPR ini menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menyikapi kondisi ini. Ia juga berencana untuk meminta keterangan dan informasi dari konsorsium BUMN termasuk PT Kereta Api Indonesia dan Danantara mengenai langkah-langkah strategis ke depan untuk mengatasi kerugian yang diprediksi akan berlangsung panjang.
"Kalau hitung-hitungan IRR saja 46 tahun, waktu kami masih membahas ini di awal, ya sebelum beroperasi dan kemudian rugi, kami juga menghitung dengan harga tiket yang lebih tinggi dari hari ini," jelas Khaeron.
Dengan harga tiket Whoosh yang saat ini lebih rendah dari estimasi awal, ia memperkirakan periode pengembalian modal (IRR) akan lebih panjang lagi. Hal ini, menurutnya, akan membutuhkan restrukturisasi.
Berita Terkait
-
Bongkar Habis! Mahfud MD Beberkan Kejanggalan di Balik Proyek Kereta Cepat Whoosh Era Jokowi
-
Proyek Whoosh Disorot KPK, Mahfud MD: Jokowi dan Para Menterinya Bisa Dimintai Keterangan
-
Diterpa Isu Korupsi, Jokowi Sebut Whoosh Bukan Proyek Cari Untung tapi Solusi Kemacetan
-
Luhut Jawab Utang Whoosh Rp116 Triliun: 12 Juta Penumpang Bukti Keberanian
-
Utang Kereta Cepat Whoosh Rp120 T Bisa Lunas? Prabowo Tugasi 3 'Menteri Kunci' Cari Jalan Keluar
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
Terkini
-
Diduga Serang Petugas dan TNI, 15 WNA China Dilaporkan PT SRM ke Polda Kalbar
-
Menkes Kirim 600 Dokter ke Aceh Mulai Pekan Depan, Fokus Wilayah Terisolasi
-
Prabowo Sindir Orang Pintar Jadi Pengkritik, Rocky Gerung: Berarti Pemerintah Kumpulan Orang Bodoh?
-
Imigrasi Ketapang Periksa 15 WNA China Usai Insiden Penyerangan di Tambang Emas PT SRM
-
Ketua DPD RI Salurkan Bantuan Sembako, Air Bersih, dan Genset ke Langsa Aceh
-
PLN Fokus Perkuat Layanan SPKLU di Yogyakarta, Dukung Kenyamanan Pengguna Saat Libur Nataru
-
Polda Banten Ikut Turun, Buru Fakta di Balik Misteri Kematian Bocah 9 Tahun di Cilegon
-
Serikat Pekerja Ajukan Tiga Tuntutan Perbaikan Rumus UMP 2026
-
Kasus Impor Pakaian Bekas Ilegal, Dittipideksus Bareskrim Juga Sita 7 Bus
-
Kehadiran Gus Ipul dan Pj Ketum PBNU di Lokasi Bencana Aceh Tuai Sorotan Warga NU