- Mahfud menyoroti munculnya PMK Nomor 89, yang mengatur mekanisme penjaminan pemerintah terhadap utang-utang Kereta Api Indonesia.
- Kejanggalan kedua yang menjadi sorotan adalah pengalihan mitra kerja sama.
- Mahfud memaparkan bahwa proyek ini awalnya akan dikerjakan bersama Jepang. Namun, kemudian dialihkan ke China.
Suara.com - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap sejumlah kejanggalan besar dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh).
Mahfud mengatakan hal itu menjadi pemicu kecurigaan publik dan penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam diskusi di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Mahfud menjelaskan bahwa pada awalnya pemerintah mengumumkan bahwa proyek kerja sama dengan China ini adalah business-to-business (B2B), tidak akan menggunakan uang negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Pemerintah mengatakan ini business-to-business, benar (Menkeu) Pak Purbaya mengatakan ‘gak bayar saya, biar diurus Danantara’,” ujar Mahfud, dikutip pada Jumat (31/10/2025).
Namun, Mahfud menyoroti munculnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89, yang mengatur mekanisme penjaminan pemerintah terhadap utang-utang Kereta Api Indonesia, termasuk proyek Whoosh.
“Melalui peraturan Menteri Keuangan nomor 89 mengatur tentang mekanisme pemberian jaminan hutang-hutang kereta api Indonesia dengan pihak lain. Berarti ini sudah mau masuk ke negara bukan business-to-business lagi,” tegas Mahfud.
Kejanggalan kedua yang menjadi sorotan adalah pengalihan mitra kerja sama.
Mahfud memaparkan bahwa proyek ini awalnya akan dikerjakan bersama Jepang. Namun, kemudian dialihkan ke China dengan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan tawaran awal Jepang.
“Dengan Jepang government-to-government dengan angka pada waktu itu 6,2 miliar dolar. Tiba-tiba ada usul perubahan dari pemerintah Indonesia, turun angkanya menjadi 5,5 tetapi bunganya naik 2000%, itu satu keanehan sendiri,” kata Mahfud.
Baca Juga: Mahfud MD Buka Kartu: KPK Bisa Panggil Mantan Presiden Terkait Kereta Cepat Whoosh!
Terlebih lagi dengan tidak adanya transparansi terkait proyek Whoosh, seperti pada dokumen yang dikatakan Mahfud tidak dapat diakses.
“Nah, itu persoalannya dokumennya itu kan tidak pernah di bisa diakses. Sebenarnya seperti apa sih dokumen itu? Kemudian penghitungannya seperti apa sih?,” lanjut Mahfud.
Berbagai hal inilah yang menurut Mahfud memicu munculnya reaksi dan kecurigaan publik serta menjadi alasan bagi KPK untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap proyek Whoosh.
“Kenapa ini harganya kok mahal? Apakah ini layak? Siapa dulu yang ngitung? Siapa dulu yang nego dan sebagainya. Bisa di dicari dari sini,” ucapnya, memaparkan proses pencarian dalam penyelidikan.
Reporter : Nur Saylil Inayah
Tag
Berita Terkait
-
Proyek Whoosh Disorot KPK, Mahfud MD: Jokowi dan Para Menterinya Bisa Dimintai Keterangan
-
Diterpa Isu Korupsi, Jokowi Sebut Whoosh Bukan Proyek Cari Untung tapi Solusi Kemacetan
-
Luhut Jawab Utang Whoosh Rp116 Triliun: 12 Juta Penumpang Bukti Keberanian
-
Utang Kereta Cepat Whoosh Rp120 T Bisa Lunas? Prabowo Tugasi 3 'Menteri Kunci' Cari Jalan Keluar
-
Mahfud MD Buka Kartu: KPK Bisa Panggil Mantan Presiden Terkait Kereta Cepat Whoosh!
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- Struktur Kuno Muncul Kembali di Sendang Kamulyan Trenggalek
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- 7 Sunscreen Flek Hitam untuk Usia 50 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Link Live Streaming Portugal vs Kongo: Panggung Sesungguhnya CR7?
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG
Terkini
-
Lantik ASN di Desa Terpencil, KDM Ingatkan Tugas Melayani Masyarakat hingga Pelosok
-
Kemensos Terima Hibah Lahan 6,3 Hektare untuk Pembangunan Sekolah Rakyat di Tangerang
-
KPK Sita Toko, Salon, Hingga Rumah Milik Bupati Nonaktif Pekalongan Fadia Arafiq
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Wamendagri Dorong Penguatan Kerja Sama Daerah untuk Antisipasi Karhutla saat El Nino 20262027
-
Tito Sebut Pemulihan Pascabencana di Sumatera Makin Progresif, Infrastruktur Permanen Dipercepat
-
Fantastis! Libur Sekolah Bikin Negara Hemat Rp3,4 Triliun dari Program Makan Bergizi Gratis
-
Lawan Putusan Pengadilan Militer! 4 Prajurit BAIS Penyiram Air Keras Andrie Yunus Ajukan Banding
-
Dana Pemulihan Mulai Tersalurkan, Satgas PRR Dorong K/L dan Pemda Percepat Aksi
-
Dengar Curhatan Korban, DPR Minta Polisi Pertimbangkan Istri Bos Hanania Travel Jadi Tersangka