- Jokowi turut menanggapi adanya gelombang protes dari koalisi sipil atas usula Soeharto menjadi pahlawan nasional.
- Menurutnya, pro-kontra dalam negara demokrasi menjadi hal lumrah
- Jokowi pun menghargai dan mendukung usulan pemerintahan Prabowo atas rencana pemberian gelar pahlawan kepada sejumlah tokoh termasuk Soeharto.
Suara.com - Di tengah gelombang penolakan koalisi masyarakat sipil terhadap usulan gelar pahlawan bagi Soeharto, Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini membuat pernyataan mengejutkan.
Menurutnya, pro-kontra pasti akan terjadi, termasuk terkat nama-nama yang diusulkan pemeirntah untuk mendapat gelar pahlawan.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat ditemui awak media di kediamannya, Solo, Jawa Tengah pada Kamis (7/11/2025).
Selain Soeharto, Jokowi pun menyikapi rencana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan gelar pahlawan nasinal kepada Presiden ke-4 KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Menurutnya, semua pihak harus menghargai adanya usulan gelar pahlawan kepada kedua tokoh tersebut.
Sebab, kata dia, pasti ada kelebihan dan kekurangan dari setiap pemimpin negara.
"Kita semuanya harus hargai itu. Kita sadar setiap pemimpin pasti ada kelebihan dan pasti ada kekurangan," ujar Jokowi dikutip pada Jumat (7/11/2025).
Lebih lanjut, ayah kandung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu meyakini pemerintahan Prabowo sudah menimang-nimang dengan matang terkait nama-nama yang diusulkan bakal menyabet gelar pahlawan.
"Saya kira kita semua sangat menghormati peran dan jasa yang telah diberikan. Baik oleh Presiden Soeharto maupun Presiden Gus Dur bagi bangsa dan negara ini," kata Jokowi.
Baca Juga: Muhammadiyah Tolak Keras Gelar Pahlawan, Gus Mus Ungkit 'Dosa' Soeharto ke Kiai Ponpes
Di sisi lain, Jokowi juga ikut menanggapi adanya seruan penolakan Soeharto menjadi pahlawan nasional yang kekinian semakin menguat, termasuk dari koalisi masyarakat sipil.
Menurutnya, pro-kontra dalam negara demokrasi adalah hal yang lumrah. Namun, Jokowi mengaku tetap mendukung adanya usulan nama-nama tokoh mendapat gelar pahlawan dari pemerintah, termasuk kepada Soeharto.
"Ya, biasa dalam negara demokrasi ada pro-kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Saya biasa. Tapi yang jelas ini kan ada tim, ada timnya para pakar yang juga memiliki pertimbangan-pertimbangan yang kita semua harus menghargainya," ujarnya.
Berita Terkait
-
Muhammadiyah Tolak Keras Gelar Pahlawan, Gus Mus Ungkit 'Dosa' Soeharto ke Kiai Ponpes
-
Prabowo Bantah Dibayangi-bayangi Jokowi: Beliau Tak Pernah Titip Apa-apa, Ngapain Takut?
-
Koalisi Sipil Sebut Usulan Pahlawan Upaya Cuci Dosa Soeharto: Cuma Orang Gila Maafkan Diri Sendiri
-
Tolak Soeharto Pahlawan, Cerita Pilu Penyintas Tragedi Tanjung Priok: Ditelanjangi di Markas Kodim
Terpopuler
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
Pilihan
-
Sriwijaya FC Selamat! Hakim Tolak Gugatan PKPU, Asa Bangkit Terbuka
-
Akbar Faizal Soal Sengketa Lahan Tanjung Bunga Makassar: JK Tak Akan Mundur
-
Luar Biasa! Jay Idzes Tembus 50 Laga Serie A, 4.478 Menit Bermain dan Minim Cedera
-
4 Rekomendasi HP OPPO Murah Terbaru untuk Pengguna Budget Terbatas
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
Terkini
-
PAN Setuju Pilkada Lewat DPRD, Tapi Ada Syaratnya
-
Mendagri Serukan Percepatan Pembersihan Sisa Banjir dan Pembangunan Hunian Tetap di Aceh Tamiang
-
Pakar: PP Terbit Perkuat Perpol 10/2025, Jamin Kepastian Hukum
-
Jadi Pemasok MBG, Omzet Petani Hidroponik di Madiun Naik 100 Persen
-
Reformasi Polri Tanpa Tenggat? KPRP Bentukan Presiden Akui Masih Meraba Masalah
-
KPK Amankan Uang Rp 400 Juta saat Geledah Rumah Dinas Bupati Indragiri Hulu Ade Agus Hartanto
-
Kejagung Tetapkan Kajari Bangka Tengah Tersangka Korupsi Dana Umat Baznas
-
Pastikan Keamanan Jalur Mudik Nataru, Kapolri: Tol Dipantau 24 Jam, Rekayasa Lalin Disiapkan
-
Pengakuan Jaksa Tri yang Kabur dari OTT KPK: Saya Ketakutan, Dikira Bukan Petugas
-
Dibubarkan Sebelum Diskusi Dimulai, Buku Reset Indonesia Dianggap Ancaman?