- Jokowi turut menanggapi adanya gelombang protes dari koalisi sipil atas usula Soeharto menjadi pahlawan nasional.
- Menurutnya, pro-kontra dalam negara demokrasi menjadi hal lumrah
- Jokowi pun menghargai dan mendukung usulan pemerintahan Prabowo atas rencana pemberian gelar pahlawan kepada sejumlah tokoh termasuk Soeharto.
Suara.com - Di tengah gelombang penolakan koalisi masyarakat sipil terhadap usulan gelar pahlawan bagi Soeharto, Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini membuat pernyataan mengejutkan.
Menurutnya, pro-kontra pasti akan terjadi, termasuk terkat nama-nama yang diusulkan pemeirntah untuk mendapat gelar pahlawan.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat ditemui awak media di kediamannya, Solo, Jawa Tengah pada Kamis (7/11/2025).
Selain Soeharto, Jokowi pun menyikapi rencana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan gelar pahlawan nasinal kepada Presiden ke-4 KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Menurutnya, semua pihak harus menghargai adanya usulan gelar pahlawan kepada kedua tokoh tersebut.
Sebab, kata dia, pasti ada kelebihan dan kekurangan dari setiap pemimpin negara.
"Kita semuanya harus hargai itu. Kita sadar setiap pemimpin pasti ada kelebihan dan pasti ada kekurangan," ujar Jokowi dikutip pada Jumat (7/11/2025).
Lebih lanjut, ayah kandung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu meyakini pemerintahan Prabowo sudah menimang-nimang dengan matang terkait nama-nama yang diusulkan bakal menyabet gelar pahlawan.
"Saya kira kita semua sangat menghormati peran dan jasa yang telah diberikan. Baik oleh Presiden Soeharto maupun Presiden Gus Dur bagi bangsa dan negara ini," kata Jokowi.
Baca Juga: Muhammadiyah Tolak Keras Gelar Pahlawan, Gus Mus Ungkit 'Dosa' Soeharto ke Kiai Ponpes
Di sisi lain, Jokowi juga ikut menanggapi adanya seruan penolakan Soeharto menjadi pahlawan nasional yang kekinian semakin menguat, termasuk dari koalisi masyarakat sipil.
Menurutnya, pro-kontra dalam negara demokrasi adalah hal yang lumrah. Namun, Jokowi mengaku tetap mendukung adanya usulan nama-nama tokoh mendapat gelar pahlawan dari pemerintah, termasuk kepada Soeharto.
"Ya, biasa dalam negara demokrasi ada pro-kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Saya biasa. Tapi yang jelas ini kan ada tim, ada timnya para pakar yang juga memiliki pertimbangan-pertimbangan yang kita semua harus menghargainya," ujarnya.
Berita Terkait
-
Muhammadiyah Tolak Keras Gelar Pahlawan, Gus Mus Ungkit 'Dosa' Soeharto ke Kiai Ponpes
-
Prabowo Bantah Dibayangi-bayangi Jokowi: Beliau Tak Pernah Titip Apa-apa, Ngapain Takut?
-
Koalisi Sipil Sebut Usulan Pahlawan Upaya Cuci Dosa Soeharto: Cuma Orang Gila Maafkan Diri Sendiri
-
Tolak Soeharto Pahlawan, Cerita Pilu Penyintas Tragedi Tanjung Priok: Ditelanjangi di Markas Kodim
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- 7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
Comeback Dramatis! Persib Bandung Jungkalkan Selangor FC di Malaysia
-
Bisnis Pizza Hut di Ujung Tanduk, Pemilik 'Pusing' Berat Sampai Berniat Melego Saham!
-
Bos Pajak Cium Manipulasi Ekspor Sawit Senilai Rp45,9 Triliun
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
Terkini
-
Jawab Tantangan Krisis Iklim, Indonesia Gandeng The Royal Foundation di Rio 2025
-
Anggur Hijau Terkontaminasi Sianida Terdeteksi di Menu MBG, DPR Soroti Pengawasan Impor Pangan
-
KPK Ungkap Alasan Sekdis PUPR Riau Tak Berstatus Tersangka Meski Jadi Pengepul Uang Pemerasan
-
Belum Tahan Satori dan Hergun Tersangka Kasus CSR BI-OJK, Begini Ancaman Boyamin MAKI ke KPK
-
Polisi Bongkar Bisnis Emas Ilegal di Kuansing Riau, Dua Orang Dicokok
-
Muhammadiyah Tolak Keras Gelar Pahlawan, Gus Mus Ungkit 'Dosa' Soeharto ke Kiai Ponpes
-
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Gaet Investasi Rp62 Triliun dari Korea di Cilegon
-
BAM DPR Dorong Reformasi Upah: Tak Cukup Ikut Inflasi, Harus Memenuhi Standar Hidup Layak
-
Konflik Lahan di Lebak Memanas, DPR Panggil Perusahaan dan KLHK
-
Di Hadapan Buruh, Aher Usul Kontrak Kerja Cukup Setahun dan Outsourcing Dibatasi