Setelah Rumah Dinas Gubernur Riau, KPK Geledah Kediaman Dua Anak Buahnya

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan terkait penambahan anggaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP tahun 2025.

Usai menggeledah rumah dinas Gubernur Riau Abdul Wahid pada Kamis (6/11/2025), KPK kali ini menggeledah rumah dua orang tersangka lainnya.

Mereka ialah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau M. Arief Setiawan serta tenaga ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam. Adapun lokasi rumah kedua tersangka tersebut berada di Pekanbaru, Riau.

"Hari ini, penyidik melanjutkan penggeledahannya di rumah tersangka MAS dan DAN," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (7/11/2025).

Meski begitu, Budi belum membeberkan informasi lebih lanjut terkait hasil penggeledahan di rumah Arief maupun Dani tersebut.

Sebelumnya, KPK mengaku menyita sejumlah dokumen dan barang elektronik dari penggeledahan di rumah dinas (rumdin) Gubenur Riau Abdul Wahid, Pekanbaru, Riau.

“Dalam penggeledahan itu, di antaranya penyidik menyita CCTV,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (7/11/2025).

Setelahnya, Budi menjelaskan penyidik KPK akan melakukan ekstrasi dan analisis terhadap barang-barang yang sudah diamankan, termasuk CCTV.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (3/11/2025).

Baca Juga: Belum Tahan Satori dan Hergun Tersangka Kasus CSR BI-OJK, Begini Ancaman Boyamin MAKI ke KPK

Selain Abdul Wahid, KPK juga menjadikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau M. Arief Setiawan serta tenaga ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam sebagai tersangka.

Abdul Wahid diduga meminta fee sebesar 5 persen dari tambahan anggaran proyek di Dinas PUPR-PKPP Riau, dengan total target pengumpulan sekitar Rp7 miliar.

Menurut KPK, praktik ini menggunakan istilah internal "jatah preman", di mana uang dikumpulkan dari enam Unit Pelaksana Teknis (UPT) jalan dan jembatan melalui setoran tunai maupun transfer.

Akibat perbuatannya, para tersangka diduga melanggar pasal 12e dan/atau pasal 12f dan/atau pasal 12B UU Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.