-
Bonnie Triyana sebut pahlawan sejati seharusnya tidak memiliki cacat atau sejarah kelam.
-
Soeharto dinilai meninggalkan banyak luka sejarah, seperti pelanggaran HAM dan krisis ekonomi.
-
Penilaian gelar pahlawan untuk Soeharto sebaiknya diserahkan kepada generasi mendatang yang lebih objektif.
Suara.com - Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, menekankan pentingnya melihat fakta sejarah secara utuh dalam menyikapi wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Menurutnya, seorang pahlawan sejati tidak seharusnya memiliki cacat atau rekam jejak yang kelam.
Legislator PDIP ini menjelaskan, istilah pahlawan sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti "orang yang menerima hasil (pahala)" atas perbuatannya. Gelar ini, menurutnya, harus diberikan kepada sosok yang tanpa cela.
"Salah satu syaratnya, dia tidak boleh punya cacat yang bisa membuat nilai-nilai perjuangannya jadi berkurang. Nah, itu syaratnya sangat ketat," kata Bonnie kepada wartawan, Jumat (7/11/2025).
Dengan merujuk pada syarat tersebut, Bonnie menyoroti sejumlah catatan kelam selama 32 tahun masa kepemimpinan Soeharto, mulai dari pemberangusan kebebasan berekspresi hingga krisis ekonomi 1998 yang membuktikan kerapuhan pembangunan Orde Baru.
“Dulu (era Soeharto), kalau ada kritik yang dianggap subversif, orang bisa ditangkap, bahkan hilang. Itu fakta sejarah,” tegasnya.
“Krisis 1998 menunjukkan bahwa apa yang dibangun selama puluhan tahun itu hanya seperti raksasa berkaki lempung, tidak kuat,” sambungnya.
Anggota DPR yang membidangi urusan pendidikan dan kebudayaan itu menegaskan, seorang pahlawan sejati tidak seharusnya meninggalkan luka bagi bangsanya sendiri.
"Pahlawan sejati bukanlah dia yang merepresi kebebasan berekspresi dan melakukan kekerasan terhadap warganya sendiri," ujar Bonnie.
Ia juga menyinggung banyaknya kasus perampasan tanah dan penderitaan rakyat yang terjadi di masa itu, seperti di Waduk Kedung Ombo, Tapos, dan Cimacan.
Baca Juga: Sultan Muhammad Salahuddin, Pahlawan Nasional Baru dari Bima!
Oleh karena itu, Bonnie mengusulkan agar penilaian terhadap tokoh kontroversial seperti Soeharto diserahkan kepada generasi mendatang yang dinilainya akan lebih objektif.
"Mari kita berikan tugas ini kepada generasi penerus agar mereka lebih berjarak dan objektif dalam menentukan mana pahlawan sejati dan mana yang bukan," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian