4 Kementerian Bakal Godok Aturan Pembatasan Gim Online Setelah Insiden Mengerikan di SMAN 72 Jakarta

Suara.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan pemerintah bakal membahas arahan Istana soal pembatasan gim daring usai insiden ledakan di SMAN 72 Jakarta.

Ia menyebut setidaknya ada empat kementerian yang akan duduk bersama membicarakan langkah tersebut.

“Nanti kami memang harus bicara lintas kementerian. Ini kan paling tidak melibatkan 4 kementerian ya. Kami di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, kemudian KomDigi, kemudian Kementerian PPPA, dan juga Kementerian Agama. Paling tidak nanti kami harus duduk bersama membicarakan masalah ini,” kata Mu'ti usai membuka Konferensi Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya di Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Mu’ti menjelaskan, pembahasan lintas kementerian itu diperlukan karena pengaturan media dan pembatasan konten gim daring bukan berada di ranah Kemendikdasmen.

Kementeriannya, kata dia, hanya bisa mengusulkan agar akses terhadap gim yang memuat konten negatif dibatasi, terutama di kalangan anak-anak.

“Kami sudah menyampaikan dari awal bahwa gim daring itu ada manfaatnya, ya itu adalah diskusi akademik yang sangat panjang. Gim sebagai media pendidikan, ya. Tetapi, gim yang tidak diawasi itu menjadi masalah tersendiri,” ujarnya.

Ia menilai pengawasan terhadap anak yang bermain gim daring hampir mustahil dilakukan jika mereka memainkannya di ruang privat seperti kamar tidur.

Karena itu, ia mendorong adanya regulasi yang bisa membatasi konten gim yang berpotensi menumbuhkan perilaku kekerasan dan ujaran kebencian.

"Problemnya sekarang adalah, ya siapa yang bisa mengawasi ketika anak bermain gim? Apalagi ketika main gimnya dengan HP di kamar misalnya. Itu kan tidak ada yang bisa mengontrol,” kata dia.

Baca Juga: Misteri Pelaku Bom SMAN 72: Kenapa Dipindah ke RS Polri dan Identitasnya Dirahasiakan?

Menurutnya, berbagai konten negatif dalam gim daring dapat memengaruhi anak-anak dalam mengambil tindakan ketika menghadapi masalah di dunia nyata. Karena itu, ia menyambut baik arahan Istana untuk membahas langkah pembatasan tersebut secara lebih serius.

“Inilah yang nanti perlu kami lakukan bersama-sama dan kami mencoba memperbaiki ini supaya pendekatannya tidak terlalu struktural, tapi lebih partisipatif dan komprehensif,” kata Abdul Mu’ti.