Dari Beras hingga Susu UHT, Pemprov DKI Klaim Salurkan 16 Juta Pangan Bersubsidi

Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) mengklaim telah menyalurkan sekitar 16 juta komoditas pangan bersubsidi sepanjang tahun 2025.

Kepala DKPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, menjelaskan ragam komoditas yang disalurkan mencakup beras, telur ayam, daging ayam, daging sapi, ikan kembung, hingga susu UHT.

Pemprov DKI mendistribusikan komoditas tersebut melalui gerai dan titik penjualan resmi di seluruh wilayah Jakarta.

"Masyarakat tidak perlu khawatir, karena sampai akhir tahun ini, seluruh komoditas pangan bersubsidi tetap tersedia di gerai maupun tempat penjualan lainnya. Distribusi tetap berjalan lancar sesuai jadwal," kata Hasudungan kepada wartawan, Jumat (14/11/2025).

Ia menjelaskan hingga Oktober 2025, sebanyak 1.024.189 warga telah menerima manfaat program pangan bersubsidi.

Para penerima berasal dari berbagai kelompok, seperti pemegang Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP+), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), kader PKK, pemegang Kartu Pekerja Jakarta (KPJ), penghuni rumah susun, guru honorer, tenaga kependidikan, hingga penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP).

Hasudungan menilai program tersebut menjadi intervensi penting Pemprov DKI untuk menjaga kesejahteraan warga berpenghasilan rendah.

"Program ini menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian Pemprov DKI terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan penerima manfaat mencapai sekitar satu juta warga Jakarta setiap tahunnya," tuturnya.

Dalam penyampaian itu, Hasudungan juga memastikan bahwa bansos pangan murah tidak akan dipangkas pada tahun anggaran 2026, meski Raperda APBD 2026 mencatat adanya pengurangan anggaran sekitar Rp300 miliar untuk program pangan bersubsidi.

Baca Juga: Panduan Lengkap Daftar Antrian Pangan Bersubsidi Pasar Jaya 2025: Syarat dan Caranya

"Pemprov DKI Jakarta juga memastikan bahwa tidak ada pemotongan anggaran untuk program pangan bersubsidi pada 2026," ucap dia.

Ia menegaskan bahwa anggaran subsidi pangan bahkan masih dapat ditambah apabila diperlukan agar bantuan pangan terjangkau tetap tersedia hingga akhir 2026.

Penambahan tersebut dapat dilakukan melalui beberapa skema, salah satunya menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT).

Pemprov DKI juga dapat menambah anggaran pada proses perubahan APBD pertengahan tahun 2026.

Hasudungan menyatakan Pemprov DKI akan terus menghadirkan kebijakan yang memprioritaskan kebutuhan warga.

"Kami will continue menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, terutama dalam memastikan ketersediaan pangan berkualitas dengan harga terjangkau," ungkapnya.

Ia pun menyatakan kebijakan ini akan tetap dilanjutkan tahun depan tanpa adanya pengurangan anggaran.

"Program ini will tetap berlanjut tanpa pengurangan anggaran, sebagai bentuk komitmen kami menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan warga Jakarta," pungkasnya.