Menpar Kena 'Sentil' Komisi VII DPR, Proyek Lift Kaca di Pantai Kelingking Turut Disinggung

"Pak Wayan Koster mengatakan OSS itu tidak dilakukan komunikasi dengan pemerintah daerah, apakah itu bupati apakah itu gubernur," ungkapnya.

Selain Bali, Evita juga menyoroti permasalahan tata ruang di daerah pariwisata lain, seperti Kalimantan Utara yang berdampingan dengan industri, serta Pulau Komodo di Labuan Bajo.

"Kita ke Kaltara ya, di daerah pariwisata ada industri ini memang sekarang di Labuan Bajo, di pulau Komodo, kita juga tahu masalah itu tata ruang itu diberi izin," katanya.

Evita khawatir jika masalah ini tidak segera dibenahi, pembangunan pariwisata di masa depan akan semakin "amburadul dan kacau".

Meskipun menyadari bahwa kesalahan tata ruang dan sistem OSS bukan sepenuhnya tanggung jawab Kementerian Pariwisata, Evita menekankan pentingnya peran kepemimpinan dari Menteri Pariwisata.

Ia meminta Menteri Widyanti untuk mengambil inisiatif dan duduk bersama kementerian/lembaga terkait guna memperbaiki sistem-sistem yang bermasalah.

"Memang tidak tanggung jawabnya Bu Menteri, kesalahan itu tidak ada hubungan dengan Bu Menteri, tapi karena ini berkaitan dengan pariwisata, Ibu Menteri ini menjadi leadernya," tegas Evita.

"Jadi harus ada leadership dari pariwisata, leadingnya untuk duduk dengan K/L terkait untuk sistem-sistem ini Bu," sambungnya.

Baca Juga: Ngotot Tolak Gerbong KRL Impor, Anggota DPR Evita Nursanty Kepergok Pakai Tas Mewah dari Luar Negeri