Bima Arya Ultimatum Kepala Daerah: Tak Ada Lagi Cerita Buruk, Integritas Harus Nomor Satu!

Suara.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa kepala daerah di seluruh Indonesia kini menghadapi tantangan yang semakin berat. Hal ini disampaikan dalam penutupan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan II.

Menurut Bima Arya, dinamika pembangunan nasional yang menuntut percepatan di berbagai sektor menjadikan peran kepala daerah semakin strategis dan kompleks. Bima Arya menyebut, pemerintah daerah harus mampu bergerak sejalan dengan prioritas nasional, terutama di bidang pertumbuhan ekonomi, kedaulatan pangan, pendidikan dan kesehatan.

Kepala daerah, ujarnya, tak hanya berfungsi sebagai administrator, tetapi pemimpin transformasi yang mampu menerjemahkan kebijakan nasional menjadi aksi nyata di tingkat lokal.

"Kepala daerah menghadapi tantangan yang sangat berat dan tugas yang tidak mudah. Karena itu dibutuhkan kepemimpinan yang efektif," tegasnya.

Lebih jauh Bima Arya menilai, KPPD merupakan platform penting bagi kepala daerah untuk mengasah kemampuan analitis, mengambil keputusan strategis, serta mempelajari berbagai praktik pemerintahan yang terbukti berhasil.

Kerja sama antara Lemhannas, PYC, dan Kementerian Dalam Negeri dirancang untuk memperkuat kemampuan tersebut secara komprehensif. Pembelajaran di Singapura, terutama di Lee Kuan Yew School of Public Policy, menjadi salah satu bagian yang paling berharga.

Dari studi internasional tersebut, para kepala daerah mendapatkan inspirasi mengenai tata kelola pemerintahan modern, mulai dari pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga manajemen transportasi dan sampah.

Namun bagi Bima Arya, satu pelajaran terpenting dari Singapura justru terletak pada integritas.

"Dari Singapura, utamanya belajar dan terinspirasi soal integritas," ujarnya.

Baca Juga: Mendagri dan Kepala BNN Bahas Penguatan Sinergi Penanggulangan Narkoba

Dalam kesempatan tersebut, Bima Arya menegaskan, agar seluruh kepala daerah menjaga nama baik program pelatihan ini dengan menunjukkan perubahan nyata dalam perilaku, khususnya dalam hal integritas.

Ia menekankan bahwa seorang pemimpin daerah tidak boleh lagi memiliki “cerita-cerita yang tidak baik”, termasuk praktik-praktik yang merugikan publik atau mencederai kepercayaan masyarakat.

"Kepala daerah kita minta untuk tidak ada cerita-cerita yang tidak baik. Menjauhi praktik korupsi, meninggalkan kebiasaan lama, dan fokus membangun integritas," tandasnya.

Bima Arya menambahkan, integritas tidak hanya menjadi tuntutan moral, tetapi juga fondasi dalam membangun kepercayaan publik dan efektivitas kebijakan.***