- Program MBG terancam krisis tenaga ahli gizi di ribuan dapur operasional.
- Pemerintah janjikan status PNS untuk para ahli gizi yang bersedia mengisi kekosongan.
- Ribuan dapur MBG juga belum lolos sertifikasi sanitasi dari Kementerian Kesehatan.
Suara.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digenjot pemerintah menghadapi dua tantangan krusial: krisis tenaga ahli gizi dan lambatnya sertifikasi sanitasi ribuan dapur atau SPPG di lapangan. Akibatnya, banyak dapur MBG terancam tidak dapat beroperasi.
Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi MBG, Nanik Sudaryati Deyang, mengungkapkan bahwa kelangkaan ahli gizi menjadi kendala utama saat ini.
“Banyak dapur MBG tidak bisa beroperasi karena salah satu syarat utamanya adalah harus memiliki ahli gizi,” kata Nanik dalam rapat di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Jumat (21/11/2025).
Janji Status PNS untuk Ahli Gizi
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah menggandeng Persatuan Ahli Gizi (Persagi) dan menjanjikan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi para ahli gizi yang bersedia bertugas di dapur-dapur MBG.
Ketua Umum Persagi, Doddy Izwardy, menyambut baik tawaran tersebut dan menyatakan kesiapannya memobilisasi 53 ribu anggotanya.
“Kami mohon informasi di mana saja yang membutuhkan tenaga ahli gizi, dan kami mohon dibantu pengurusan status mereka nanti,” ujar Doddy.
Kementerian Kesehatan juga akan mengerahkan tenaga sukarela dari Puskesmas sebagai solusi jangka pendek untuk mengisi kekosongan tersebut.
Ribuan Dapur Belum Penuhi Standar Sanitasi
Baca Juga: PERSAGI Siapkan Lulusan Ahli Gizi untuk Perkuat Program Makan Bergizi Gratis
Selain krisis SDM, ribuan dapur juga belum mengantongi sertifikat kelayakan sanitasi. Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes, Then Suyanti, membeberkan bahwa kegagalan ini disebabkan berbagai faktor, mulai dari kondisi bangunan (54 persen), peralatan (26 persen), hingga penjamah makanan (14 persen).
Menanggapi lambatnya proses sertifikasi, Nanik mendesak pemerintah daerah untuk mengambil langkah taktis, termasuk kembali ke cara manual jika diperlukan, demi mempercepat penerbitan sertifikat.
“Kita perlu cepat. Saya berharap, minggu depan sudah lebih banyak lagi SPPG yang memiliki sertifikat,” pungas Nanik.
Berita Terkait
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
PERSAGI Siapkan Lulusan Ahli Gizi untuk Perkuat Program Makan Bergizi Gratis
-
Hadapi Musim Hujan, Pemprov DKI Alokasikan Rp3,89 Triliun untuk Mitigasi Banjir
-
Banjir Rob Rendam Jalan Depan JIS, Petugas Gabungan Lakukan Penanganan Ini
-
Nadiem Calon Tersangka Korupsi Google Cloud di KPK, Kuasa Hukum Membantah
-
Kementan Targetkan Indonesia Mandiri Vaksin Hewan, Fasilitas di Surabaya Akan Ditingkatkan
-
KPK Akhirnya Ambil Alih Kasus Korupsi Petral dari Kejagung, Apa Alasannya?
-
KPK Selidiki Korupsi Google Cloud, Kuasa Hukum Bantah Nadiem Makarim Terlibat
-
Kemenpar Dukung Pesta Diskon Nasional 2025: Potongan Harga 20-80 Persen!
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya