- Bandara di PT IMIP, Morowali beroperasi tanpa otoritas pemerintah, memicu kecaman serius dari DPR RI.
- Anggota Komisi I DPR RI soroti absennya aparat negara seperti Bea Cukai dan Imigrasi di fasilitas tersebut.
- Menteri Pertahanan mengonfirmasi kondisi ini, mendorong desakan penertiban hukum guna menjaga kedaulatan NKRI.
Pihaknya berencana memanggil kementerian terkait untuk meminta penjelasan resmi dan mempertimbangkan untuk melakukan kunjungan kerja langsung ke Morowali guna memastikan situasi di lapangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
Isu mengenai operasional Bandara PT IMIP ini pertama kali mengemuka ke publik setelah kunjungan kerja Menhan Sjafrie Sjamsoeddin ke Morowali.
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN), Menhan secara khusus meninjau kesiapan pengamanan kedaulatan negara di area Objek Vital Nasional (Obvitnas), termasuk Bandara PT IMIP yang memiliki lokasi sangat strategis.
Dalam peninjauan tersebut, Sjafrie menyoroti adanya celah yang sangat mungkin dimanfaatkan untuk kegiatan ilegal yang jelas-jelas merugikan kepentingan nasional. Ia bahkan menyebut operasional bandara tanpa perangkat negara sebagai sebuah anomali yang sangat serius.
"Ini menunjukkan kehadiran negara terhadap semua kegiatan-kegiatan ilegal yang selama ini terjadi dan ini sangat merugikan negara," ujar Sjafrie.
Pernyataan keras dari seorang Menteri Pertahanan ini seolah menjadi konfirmasi atas kekhawatiran publik yang selama ini beredar mengenai adanya praktik "negara di dalam negara" di salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia tersebut.
Kunjungan Menhan bersama timnya juga menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat mulai serius untuk menertibkan dan mengamankan wilayah-wilayah strategis yang rawan akan pelanggaran, terutama di sektor pengelolaan sumber daya alam.
Digelarnya latihan terintegrasi TNI di Morowali dan Bangka Belitung menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menjaga setiap jengkal kedaulatan dan aset bangsa dari ancaman apa pun.
Baca Juga: Heboh Bandara 'Ilegal' di Morowali, Benarkah Diresmikan Jokowi? Fakta Dua Bandara Terungkap
Berita Terkait
-
Heboh Bandara 'Ilegal' di Morowali, Benarkah Diresmikan Jokowi? Fakta Dua Bandara Terungkap
-
Milik Siapa PT IMIP? Heboh Bandara Morowali Disebut Ilegal, Jadi 'Negara dalam Negara'
-
Bandara 'Hantu' Morowali, Isu Negara dalam Negara dan Ancaman Kedaulatan Mengemuka
-
7 Kontroversi Bandara Morowali: Diresmikan Jokowi, Punya 'Kedaulatan' Sendiri?
-
Daftar Maskapai Pindah ke Terminal 1B Bandara Soetta, Mulai Berlaku Pekan Ini
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
- 58 Kode Redeem FF Terbaru Aktif November 2025: Ada Item Digimon, Diamond, dan Skin
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil Matic Mirip Honda Brio untuk Wanita
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Sunscreen Wardah Untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Atasi Tanda Penuaan
Pilihan
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
-
Pengusaha Sebut Ketidakpastian Penetapan UMP Bikin Investor Asing Kabur
Terkini
-
Kapan Bahasa Portugis Diajarkan di Sekolah? Ini Jawaban Mendikdasmen
-
Wamenkes Dante: Sistem Rujukan BPJS Tak Lagi Berjenjang, Pembayaran Klaim Disesuaikan Kompetensi RS
-
Pemprov DKI Gagas LPDP Jakarta, Siap Biayai Warga Kuliah S2-S3 hingga Luar Negeri
-
Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Picu Sorotan, Komisi III DPR Warning Penegak Hukum
-
Ira Puspadewi Cs Dapat Rehabilitasi dari Prabowo, Eks Penyidik KPK: Tamparan Penegak Hukum
-
Heboh Bandara 'Ilegal' di Morowali, Benarkah Diresmikan Jokowi? Fakta Dua Bandara Terungkap
-
TKI Asal Temanggung Hilang Selama 20 Tahun di Malaysia, Ahmad Luthfi Pastikan Kondisinya Aman
-
Drama Berujung Rehabilitasi, 7 Fakta Mengejutkan Kasus Korupsi Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi
-
DPRD DKI Soroti Gaji Guru Swasta di Jakarta: Jauh di Bawah UMP!
-
Pengacara Komisaris PT Jenggala Maritim Nilai Dakwaan Soal Fee Sewa Kapal Tak Terbukti