Tiga Bupati Aceh Kompak Angkat Tangan! Minta Bantuan Provinsi karena Bencana Sudah 'Di Luar Kendali'

Suara.com - Rentetan banjir bandang dan tanah longsor dahsyat yang menerjang Aceh sejak pekan terakhir November 2025 memaksa tiga kepala daerah di provinsi tersebut mengeluarkan langkah administratif yang jarang terjadi. 

Bupati Aceh Selatan, Aceh Tengah, dan Pidie Jaya secara resmi menyatakan ketidaksanggupan daerah masing-masing dalam menangani bencana besar itu, lalu mengirimkan surat permohonan bantuan kepada Pemerintah Provinsi Aceh.

Langkah ini menjadi penanda bahwa skala bencana yang melanda Aceh tahun ini berada jauh di luar kapasitas normal pemerintah kabupaten.

Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Minggu (30/11/2025), total korban jiwa akibat banjir dan longsor di Aceh mencapai 96 orang meninggal dunia dan 75 orang masih hilang. 

Sementara itu, lebih dari 62.000 Kepala Keluarga (KK) terpaksa mengungsi dari belasan kabupaten. Bencana yang dipicu curah hujan ekstrem ini tidak hanya melanda Aceh, tetapi juga Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Secara keseluruhan, lebih dari 440 orang meninggal di tiga provinsi tersebut.

Surat Ketidaksanggupan: Tanda Bahwa Skala Bencana Sudah Melebihi Kapasitas Kabupaten

Ketiga bupati Aceh menyampaikan ketidaksanggupan melalui surat resmi, wilayah tersebut adalah Aceh Selatan 360/1315/2025, Pidie Jaya 300.2/402.5 dan Aceh Tengah 360/514/BPBD/2025.

Dalam dokumen tersebut, para bupati menjelaskan bahwa kerusakan yang ditimbulkan meluas, kompleks, dan memerlukan dukungan sumber daya besar yang tidak lagi dapat ditangani tingkat kabupaten.

Aceh Selatan: 10 Dampak Kritis yang Lumpuhkan Wilayah

Baca Juga: DPR Desak Status Bencana Nasional: Pemerintah Daerah Lumpuh, Sumatera Butuh Penanganan Total

Surat Bupati Aceh Selatan merinci sedikitnya sepuluh dampak besar, di antaranya, terputusnya akses transportasi, kerusakan jalan, jembatan, irigasi, dan saluran air, evakuasi warga yang terkendala, terganggunya ekonomi dan pelayanan publik, rusaknya fasilitas kesehatan dan sanitasi, hingga berhentinya aktivitas belajar.

“Banjir dan longsor kali ini menimbulkan kerusakan masif. Tidak semua dapat ditangani secara optimal oleh kabupaten karena keterbatasan peralatan dan kapasitas,” jelas Plt Sekda Aceh Selatan, Diva Samudera Putra.

Menurutnya, surat ketidaksanggupan bukanlah bentuk menyerah, tetapi mekanisme formal agar provinsi dapat segera mengerahkan bantuan skala besar.

Pidie Jaya: Korban Jiwa dan Kerusakan Fasilitas Umum

Bupati Pidie Jaya menjelaskan bahwa banjir dan longsor menyebabkan korban jiwa, kerusakan rumah, fasilitas umum, tempat ibadah, hingga infrastruktur vital. Dengan anggaran terbatas, kabupaten tidak mampu menanggulangi dampak bencana sendiri.

Aceh Tengah: Pengungsian Besar-besaran

Surat Bupati Aceh Tengah menyebut bahwa bencana telah menyebabkan 15 warga meninggal, 3.123 KK mengungsi dengan jumlah terus bertambah, banjir bandang yang memutus akses dan menghancurkan jembatan, serta longsor yang menyebabkan isolasi wilayah.

Karena itu, pemerintah kabupaten menegaskan ketidakmampuan dalam melaksanakan upaya penanganan darurat bencana tanpa dukungan provinsi.

Provinsi Aceh Bersiap Kerahkan Sumber Daya Besar

Dengan adanya surat resmi dari tiga bupati, Pemerintah Aceh kini memiliki dasar hukum untuk menggerakkan logistik skala provinsi, menurunkan alat berat, mengirim tim SAR dan personel tambahan, serta mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara cepat dan terstruktur.

“Melalui mekanisme ini, provinsi bisa segera turun tangan,” tegas Diva Samudera Putra.

Peristiwa ini menjadi sinyal bahwa daerah-daerah di Aceh semakin rentan terhadap bencana hidrometeorologi ekstrem, termasuk curah hujan intensitas tinggi, banjir bandang akibat luapan sungai, dan longsor karena kondisi tanah jenuh air.

Banjir kali ini disebut sebagai salah satu yang terluas dan paling merusak dalam satu dekade terakhir.

Langkah tiga bupati mengeluarkan surat ketidaksanggupan mungkin terdengar dramatis, namun justru mencerminkan transparansi dan koordinasi yang diperlukan dalam situasi bencana besar. 

Dengan provinsi kini turun tangan, diharapkan proses evakuasi, pemulihan infrastruktur vital, dan bantuan logistik dapat berjalan lebih cepat.

Banjir bandang di Aceh 2025 bukan hanya soal cuaca ekstrem, tetapi juga ujian kapasitas penanggulangan bencana di tingkat lokal dan provinsi. Kerja kolaboratif kini menjadi kunci agar ribuan warga terdampak dapat segera bangkit dari hantaman bencana.