- Kepala BAGUNA PDI Perjuangan DKI Jakarta meninjau langsung dampak longsor dan banjir bandang di Tapanuli Tengah pada Kamis, 11 Desember 2025.
- Sebagai respons, didirikan dapur umum 24 jam di Desa Simarpinggan untuk melayani dua desa yang kesulitan akses pascabencana.
- Bantuan juga mencakup penyediaan obat-obatan dan fasilitas kesehatan gratis, serta rencana dukungan lanjutan ke Sumatera Barat.
Ia juga mengingatkan masyarakat Tapanuli Tengah untuk tetap waspada terhadap kemungkinan bencana susulan. Menurutnya, kondisi longsor tidak dapat diprediksi, sehingga kewaspadaan adalah langkah terbaik sambil menunggu kepastian keamanan dari pemerintah.
Ke depan, Kent memastikan BAGUNA PDI Perjuangan DKI Jakarta akan terus mendukung posko-posko atau dapur umum lain yang dibuka masyarakat maupun relawan, terutama di wilayah yang masih terisolasi akibat bencana ini. Bantuan dapat berupa bahan makanan mentah seperti beras, mi instan dan obat obatan bagi korban yang membutuhkan.
"BAGUNA PDI Perjuangan hadir bukan hanya untuk membantu pada tahap darurat, tetapi juga mendampingi pemulihan awal. Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BPBD, serta seluruh unsur terkait agar penanganan bencana dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan," bebernya.
Setelah sekitar 10 hari bertugas di Tapanuli Tengah, Kent berencana mengarahkan bantuan lanjutan ke wilayah Sumatera Barat yang juga terdampak bencana.
"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama menjaga semangat solidaritas, dan gotong royong dalam menghadapi situasi sulit ini. Semoga para korban diberi kekuatan, dan daerah yang terdampak dapat segera pulih kembali," pungkasnya.
Perlu diketahui sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memperpanjang masa tanggap darurat untuk bencana yang terjadi di Sumut.
Masa tanggap darurat itu diperpanjang pada 11-24 Desember 2025. Perpanjangan masa tanggap darurat itu tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Sumut Nomor: 188.44/863/KPTS/2025.
Perpanjangan status itu atas dasar beberapa pertimbangan, salah satunya karena masih banyak daerah yang terisolir dan belum pulih usai diterjang bencana.
Dengan adanya perpanjangan status tanggap darurat ini, perangkat daerah dan instansi untuk melakukan penyelamatan dan penanganan kepada para warga yang terdampak.
Baca Juga: Pakar Top UGM hingga IPB Turun Tangan Usut Banjir Sumatra, Izin Perusahaan di Ujung Tanduk
Berdasarkan data BPBD Sumut pada Rabu (10/12/2025) pagi, ada sebanyak 340 orang yang dilaporkan meninggal dunia. Sementara itu, ada 128 orang yang masih dinyatakan hilang.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
Pilihan
-
IHSG Anjlok Hampir 8 Persen Gegara MSCI, BEI: Kita Melakukan Segala Effort
-
IHSG Anjlok 7 Persen Usai MSCI Soroti Transparansi dan Likuiditas Saham RI, BEI Buka Suara
-
IHSG Ambruk Hampir 8 Persen
-
IHSG Anjlok 6% Lebih, Rekor Terburuk di Era Menkeu Purbaya
-
Festival Bidar Palembang: Tradisi Sungai Musi yang Bertahan Sejak Zaman Kesultanan
Terkini
-
4 Fakta Aturan Batik Korpri Terbaru 2026: Jadwal dan Siapa yang Wajib Pakai
-
Sore Ini Prabowo Lantik 8 Anggota DEN di Istana Negara
-
Reshuffle Kabinet: Menkomdigi Meutya Hafid Dikabarkan Diganti Angga Raka Prabowo
-
Isu Reshuffle Kabinet Jilid 5 Memanas, 7 Menteri Ini Bakal Diganti?
-
Kekerasan Banyak Terjadi di Ruang Domestik, PPAPP Soroti Rumah sebagai Lokasi Paling Rawan di Jaksel
-
Menteri PPPA Minta Siswi SMPN 6 Denpasar Korban Pelecehan Seksual Tak Dikeluarkan atau Dikucilkan
-
Reshuffle Kabinet: Sugiono Jadi Menko PMK Gantikan 'Orang Jokowi', Keponakan Prabowo Jadi Menlu?
-
Remaja Jakarta Rentan Jadi Sasaran Utama Child Grooming di Ruang Digital
-
Skandal Jabatan Perangkat Desa Pati, KPK Periksa Ajudan Hingga Camat Terkait Kasus Bupati Sudewo
-
KPK Mulai Pakai AI Audit LHKPN, Pejabat Harta Janggal Langsung Kena 'Bendera Merah'