Mendikdasmen Pastikan Guru Korban Bencana di Sumatra Dapat Bantuan Rp2 Juta

Suara.com - Pemerintah akan menyalurkan bantuan bagi guru yang menjadi korban bencana banjir dan tanah longsor di daerah, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Bantuan tersebut diberikan kepada guru yang terdampak langsung hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti saat Sosialisasi dan Percepatan Program Indonesia Pintar dengan Mobil Layanan Gerak di SMK Muhammadiyah 1 Moyudan, Kabupaten Sleman, Kamis (18/12/2025).

"Rp2 juta itu untuk bantuan guru-guru yang kemarin yang saat dirawat di rumah sakit itu. Jadi guru yang dirawat di rumah sakit itu dapat bantuan itu," kata Mu'ti.

Selain guru yang harus menjalani perawatan, pemerintah juga menyalurkan bantuan kepada keluarga guru yang meninggal dunia akibat bencana tersebut. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk empati atas musibah yang menimpa para tenaga pendidik.

Mu'ti menegaskan bahwa bantuan yang diberikan itu tidak berkaitan dengan hak tunjangan yang selama ini diterima para guru.

Dia bilang bahwa bantuan tersebut bersifat insidental dan tidak memengaruhi skema tunjangan profesi maupun tunjangan lainnya yang selama ini diterima guru.

"Termasuk ada yang meninggal kita bantu. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan tunjangan. Itu bantuan karena mereka terkena musibah," tandasnya.

Saat ini, Kemendikdasmen masih melakukan pendataan terhadap jumlah guru yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pendataan dilakukan untuk memastikan bantuan dapat tersalurkan secara tepat sasaran.

Baca Juga: Soroti Bencana Sumatra, Rano Karno: Jakarta Kirim Bantuan Lewat Kapal TNI AL

"Data masih terus dinamis," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto turut memastikan bahwa pemerintah akan selalu hadir untuk masyarakat termasuk guru-guru yang terdampak dan korban bencana Sumatera.

"Pasti diperhatikan oleh pemerintah. Pasti diperhatikan, tidak mungkin dibiarkan," ujar Titiek.