- Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan tersangka RAS dalam kasus korupsi klaim fiktif JKK BPJS Ketenagakerjaan 2014-2024.
- RAS dijerat setelah mangkir pemanggilan saksi dan diduga memalsukan dokumen serta bekerja sama oknum BPJS.
- Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp21,73 miliar akibat klaim fiktif yang dilakukan tersangka RAS.
Suara.com - Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan seorang tersangka berinisial RAS dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Klaim Fiktif Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) atau BPJS Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2014-2024.
Asintel Kejati DKI, Hutamrin mengatakan, sebelum dijerat sebagai tersangka, RAS terpaksa dijemput paksa oleh penyidik lantaran telah dua kali mangkir pemanggilan sebagai saksi.
“Menetapkan saudari RAS sebagai Tersangka berdasarkan penetapan tersangka Nomor TAP-28/M.1/Fd.1/12/2025 tanggal 18 Desember 2025,” kata Hutamrin, di Jakarta, Kamis (18/12/2025).
Hutamrin menuturkan, perkara klaim fiktif ini bermula ketika RAS memperdaya para karyawan perusahaan dengan dalih bisa membantu pencairan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 10 persen, dan mengiming-imingi akan mendapatkan uang sebesar Rp1-2 juta.
Setelahnya, RAS melakukan pemalsuan terhadap dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai persyaratan pencairan BPJS Ketenagakerjaan, seperti surat keterangan kepolisian, surat perusahaan, surat rumah sakit, dan formulir pengajuan JKK.
“Dalam melakukan klaim fiktif tersebut RAS bekerjasama dengan oknum karyawan BPJS,” ucap Hutamrin.
Atas klaim fiktif yang dilakukan oleh RAS, diperkirakan negara mengalami kerugian mencapai Rp21,73 miliar.
Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, RAS dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Kekinian, RAS telah dilakukan penahanan oleh penyidik di Rumah Tahanan Pondok selama 20 hari ke depan.
Berita Terkait
-
Kerry Dibebani Rp13,4 Triliun, Pengacara Sebut Hakim Pakai Analisis LSM yang Tak Berwenang
-
Putusan Banding Dianggap Janggal, Kerry Riza Ajukan Kasasi ke MA
-
Penolakan JC Sony Sonjaya Dinilai Hambat Pengungkapan Nama-Nama Penting di Kasus MBG
-
Jadi Ladang Korupsi, Program MBG Sudah Sepatutnya Dihentikan?
-
KPK Ungkap Setoran Rp100 Ribu-Rp2,5 Juta untuk Urus Izin Tinggal WNA, Ada Istilah 'Uang Klik'
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
Terkini
-
Dinilai Punya Kepribadian Baik, Uya Kuya Bakal Pimpin PAN Jakarta
-
Jawab Prabowo Soal Tidak Bisa Bikin Mobil Sendiri, UGM: Kuncinya di Keberpihakan Pemerintah
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
-
Mahfud MD Soroti Kemunduran Demokrasi, Sebut Politik Uang Gerus Penegakan Hukum
-
Panas Lagi! AS Luncurkan Serangan Balasan ke Iran Usai Insiden di Selat Hormuz
-
Jokowi Mulai Safari Politik, PAN Merasa Tak Terancam: Kami Tunggu PSI Lolos ke Senayan
-
Batas Penghasilan MBR Rp8 Juta Tak Cukup, Pemerintah Harus Tekan Biaya Hidup
-
Ucapan 'Adikku Sayang' Berujung Penganiayaan Caddy Golf, Pelaku Dibekuk di Lampung
-
Open House Sekolah Rakyat Surabaya, Orang Tua Terharu Lihat Perkembangan Siswa
-
Tak Relevan, Aksi Reformasi Jilid II Dinilai Bukan Aspirasi Mahasiswa