- Pembangunan 40 unit hunian sementara (huntara) dimulai 19 Desember di Tapanuli Utara dengan konsep rumah tumbuh oleh BNPB.
- Huntara tahap pertama menggunakan teknologi RISHAm berstruktur beton, ditargetkan selesai dalam lima minggu untuk warga terdampak.
- Kementerian PKP juga merencanakan pembangunan 103 unit hunian tetap (huntap) di lokasi berbeda hingga Maret 2026.
Suara.com - Pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak banjir dan longsor di Sumatra mulai dilakukan sejak Jumat (19/12) lalu.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memulai pembangunan huntara di Kabupaten Tapanuli Utara bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP).
Huntara dibangun di atas lahan seluas empat hektar yang berada di Dusun Sibalanga Julu, Desa Sibalanga, Kecamatan Adiankoting.
Rencananya akan dibangun sebanyak 40 unit huntara tahap pertama.
"Progress pekerjaan pada Minggu (21/12) terpantau pembukaan lahan telah selesai dilakukan," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam pernyataannya, Senin (22/12/2025).
"Satu unit huntara telah selesai 75 persen pengerjaan," katanya menambahkan.
Abdul menyampaikan kalau BNPB menggunakan rencana rancangan rumah tumbuh dalam konsep pembangunan huntara. Artinya, huntara itu pada akhirnya akan dikembangkan menjadi hunian tetap (huntap).
Luas lahan yang disiapkan membangun hunian itu sebesar 6x6 meter dengan luas bangunan huntara 4x6 meter.
Adapun satu unit rumah itu terdiri dari satu ruang tidur, satu ruang utama, dan satu kamar mandi yang dilengkapi dengan septitank.
Baca Juga: Pengamat: Sikap Terbuka Mendagri Tito Tunjukkan Kepedulian di Masa Bencana
BNPB menyebut bahwa model huntara menggunakan teknologi rumah instan sehat dan aman atau RISHAm dengan struktur rangka beton bertulang.
"BNPB menargetkan pembangunan huntara tahap satu ini akan selesai dalam lima minggu. Harapannya, pada bulan Januari 2026 mendatang, hunian ini sudah dapat dimanfaatkan oleh warga terdampak," kata Abdul.
Dia juga memastikan kalau warga setempat telah mengetahui pembangunan huntara itu lewat sosialisasi pada Sabtu (20/12) kemarin.
Abdul menambahkan, sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh kepada masyarakat mengenai mekanisme bantuan, tahapan pembangunan, serta peran aktif warga dalam mendukung proses pemulihan pascabencana.
Pada saat bersamaan, warga juga dihimbau untuk tidak membangun kembali pada kawasan yang telah menjadi bagian dari zona merah demi keamanan bersama.
Sementara itu, untuk hunian tetap atau huntap, Kementerian PKP berencana akan membangun di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adiankoting, Tapanuli Utara sebanyak 103 unit.
Berita Terkait
-
Sinergi Gerak Cepat Hadapi Bencana Sumatera, MIND ID Bersama Danantara Bantu Wilayah Terdampak
-
BRIN Pastikan Arsinum Aman dan Optimal Penuhi Kebutuhan Air Minum Pengungsi Bencana Sumatera
-
Mendagri Bersama Menteri PKP Resmikan Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana di Tapanuli Tengah
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Mensos Salurkan Santunan Rp15 Juta bagi Ahli Waris Korban Bencana di Sibolga
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing