- KAMI memperingatkan Presiden Prabowo bahwa ancaman terbesar legitimasinya adalah sabotase internal dari para pembantunya.
- Gatot Nurmantyo mengidentifikasi tujuh kapabilitas negara yang melemah, menunjukkan kerentanan serius di berbagai sektor pemerintahan.
- Pemerintahan harus berani memutus warisan kekuasaan keliru dan menegakkan hukum untuk mencegah krisis nasional terbuka.
Suara.com - Indonesia disebut sedang berada di tepi jurang krisis nasional terbuka.
Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menyampaikan peringatan terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa ancaman terbesar bagi legitimasinya bukan berasal dari tekanan luar, melainkan dari "pembusukan" yang dilakukan oleh para pembantunya sendiri.
KAMI menilai stabilitas semu tidak akan bisa menyelamatkan kekuasaan. Berdasarkan teori politik, terdapat tujuh kapabilitas sebuah negara dapat disebut kuat atau lemah.
Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo menjelaskan bahwa dalam teori politik terdapat 7 kapabilitas yang menjadi indikator kuat lemahnya suatu negara.
Pertama, ia menilai kapabilitas responsif tidak berjalan karena aspirasi masyarakat tidak didengar.
Kedua, kapabilitas regulatif dinilai melemah karena hukum dan kedaulatan dianggap telah diserahkan kepada oligarki.
Ketiga, menyoroti kapabilitas distribusi dan alokasi yang tercermin dari ketimpangan kesejahteraan.
Keempat, kapabilitas simbolik yang ditandai lunturnya kredibilitas penyelenggara negara di mata publik.
Kelima, kapabilitas ekstraktif dinilai berpihak pada oligarki dalam pemanfaatan sumber daya alam dan manusia. Keenam, kapabilitas domestik dianggap rapuh karena partai politik dinilai abai terhadap bencana alam. Ketujuh, kapabilitas internasional yang kondisinya dinilai memprihatinkan.
Baca Juga: Terpopuler: Beda Cara SBY vs Prabowo Tangani Banjir, Medali Emas Indonesia Cetak Rekor
“Maka, kami perlu menyampaikan satu hal yang sangat serius, yang berulang kali disampaikan dalam ruang publik bahwa ancaman terbesar bagi presiden bukan hanya tekanan luar, tetapi sabotase struktural dan pembusukan dari dalam," tegas Gatot.
"Sabotase struktural terjadi ketika kebijakan presiden dilambatkan oleh pembantunya sendiri. Perintah tidak dijalankan secara utuh,” lanjutnya.
Gatot menilai agenda koreksi kebijakan kerap dipelintir di tingkat teknis, sementara kepentingan oligarki disamarkan sebagai kepentingan negara.
la menegaskan, kejatuhan seorang presiden tidak selalu disebabkan kebijakan yang keliru, melainkan karena kebijakan tersebut dibuat gagal oleh lingkaran kekuasaan di sekitarnya.
"Presiden bisa jatuh bukan karena kebijakan yang salah, tetapi karena dibuat gagal oleh para pembantunya sendiri," ujar Gatot.
“Jika warisan kekuasaan lama tidak diputus dan sabotase terus berlangsung, krisis legitimasi akan menghantam pemerintahan ini,” lanjutnya.
Berita Terkait
-
Program MBG Habiskan Anggaran Rp 52,9 Triliun, Baru Terserap 74,6% per Desember 2025
-
Pilih Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo, PKS Belum Tentukan Sikap Soal Pilkada via DPRD
-
Kebun Sawit di Papua untuk Swasembada Energi, Bagaimana Risikonya?
-
Tinjau Lokasi Bencana Aceh, Ketum PBNU Gus Yahya Puji Kinerja Pemerintah
-
Terpopuler: Beda Cara SBY vs Prabowo Tangani Banjir, Medali Emas Indonesia Cetak Rekor
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'