Kritik Pedas Ray Rangkuti: Di Indonesia, Musibah Sering Jadi Peluang Bisnis Pejabat!

Suara.com - Pengamat politik Ray Rangkuti melontarkan kritik tajam terhadap pemerintah terkait penanganan bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra, seperti Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Ray menilai, pemerintah selama ini cenderung menyepelekan bencana tersebut dengan menganggapnya sebagai takdir alam, bukan dampak dari kelalaian manusia.

Dalam pernyataannya di kanal YouTube DeddySitorusOfficial, Ray mengungkapkan keprihatinannya atas pola pikir pemerintah yang dinilai lebih fokus pada eksploitasi kekayaan alam daripada melakukan antisipasi bencana secara serius.

“Ini yang kita tidak mengerti dari pemerintah ya, yang melihat persoalan musibah di Sumatra itu seperti kejadian alam biasa. Seolah-olah itu takdir saja, bukan karena kelalaian kita atau karena menyalahi kodrat alam,” ujar Ray, dikutip Senin (29/12/2025).

Ray mendorong pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh secara nasional, salah satunya dengan memberlakukan moratorium atau penghentian sementara seluruh aktivitas penebangan kayu dan penanaman sawit.

Menurutnya, hal ini penting sampai pemerintah memiliki skenario yang jelas agar aktivitas industri tidak lagi memicu banjir bandang.

Ia juga menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan menutup mata terhadap indikasi pembalakan liar.

“Ketika banyak orang menyebut kayu-kayu (hanyut) ini milik siapa, pemerintah seolah menyepelekan dengan menyebut itu kayu tua yang tumbang sendiri. Jadi tidak ada upaya evaluasi, bisnis tetap jalan di situ,” tegasnya.

Kritik Ray juga menyasar lambatnya penegakan hukum terhadap pelaku perusakan hutan.

Baca Juga: Gerak Cepat Penanganan Banjir: Jembatan Teupin Mane Bireuen Kembali Terhubung

Ia menyoroti bahwa sejauh ini baru satu orang dan satu korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka, padahal terdapat ribuan pohon yang hanyut.

Menurutnya ada sekitar 12 nama yang seharusnya dievaluasi keterlibatannya dalam proses penebangan kayu di Sumatra.

Ray juga mengungkap adanya pengabaian terhadap keluhan daerah.

Ia mencontohkan Bupati Tapanuli Selatan yang mengaku sudah berkali-kali menyurati Menteri Kehutanan terkait kondisi alam di daerahnya, namun surat-surat tersebut tidak mendapat perhatian semestinya.

Salah satu poin paling tajam dalam pernyataan Ray adalah dugaannya bahwa bencana di Indonesia sering kali dilihat sebagai peluang pengadaan barang oleh oknum pejabat.

Ia mencontohkan rencana pengadaan 200 helikopter yang dianggap tidak menjawab kebutuhan mendesak para korban.

“Kelihatan di Indonesia itu kalau ada bencana sama dengan bisnis bagi pejabat. Musibah itu adalah peluang bisnis. Yang terpikir adalah pengadaan helikopter, pengadaan ini, pengadaan itu,” sentil Ray.

Ray juga menyoroti dua hal yang ia sebut sebagai "blunder" Presiden, yakni rencana menanam kembali sawit di Papua serta rencana pengadaan ratusan helikopter yang bahkan sempat disanggah oleh juru bicara penanganan bencana di Aceh karena dinilai tidak praktis untuk penanganan cepat.

Ray juga mendesak agar pemerintah segera menetapkan status Bencana Nasional untuk wilayah Sumatra yang terdampak.

Jika tidak, ia meminta adanya langkah extraordinary (luar biasa) dalam penanganan pascabencana tanpa memotong dana transfer ke daerah agar proses pemulihan tidak terhambat.

Reporter: Safelia Putri