- Bupati Aceh Utara, Ayahwa, mengeluh kepada pimpinan DPR RI mengenai minimnya perhatian nasional terhadap banjir parah di wilayahnya.
- Isolasi digital karena putusnya listrik dan sinyal menyebabkan bencana Aceh Utara kurang terekspos, berbeda dengan daerah lain.
- DPR RI membentuk posko Satgas Pemulihan Pascabencana yang akan berkantor di Aceh untuk memastikan penanganan bencana terintegrasi.
DPR RI resmi membentuk posko Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana yang akan berkantor langsung di Aceh untuk memastikan tidak ada lagi wilayah yang terabaikan karena masalah koordinasi maupun publikasi.
“Kami sepakat penanganan pascabanjir harus terkoordinasi secara intensif dan terintegrasi. Dengan penanganan berskala nasional, bisa mempercepat perbaikan," kata Dasco.
Politisi senior Partai Gerindra tersebut menegaskan bahwa keberadaan Satgas ini bukan sekadar simbolis.
Pimpinan DPR RI dijadwalkan akan bergantian berkantor di Aceh guna memantau jalannya pemulihan secara real-time.
“Kami sudah membentuk membentuk posko Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana di Aceh, dan pimpinan DPR akan bergantian berkantor di Aceh untuk melakukan koordinasi secara intens,” katanya.
Lingkup kerja Satgas ini dipastikan akan menyentuh aspek-aspek krusial bagi kehidupan warga, mulai dari perbaikan infrastruktur yang hancur, pemulihan fasilitas pendidikan, hingga penyediaan hunian permanen bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
Rapat besar ini juga dihadiri oleh deretan tokoh penting, termasuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta Gubernur Aceh Muzakir Manaf.
Kehadiran Direktur Utama PT Telkomsel dan PT PLN dalam rapat tersebut juga menjadi catatan penting untuk menjawab kegelisahan Ayahwa terkait infrastruktur komunikasi dan listrik di masa darurat.
Dasco menegaskan, sinergi antara DPR RI, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah akan terus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan Aceh, khususnya Aceh Utara, bangkit kembali dari keterpurukan pascabencana.
Baca Juga: Ini 3 Poin yang Dihasilkan Dari Rapat Kordinasi DPR-Pemerintah Pascabencana di Aceh
Berita Terkait
-
Ini 3 Poin yang Dihasilkan Dari Rapat Kordinasi DPR-Pemerintah Pascabencana di Aceh
-
Pilunya Bupati Aceh Utara: Warga Kami Hanyut tapi Tidak Viral
-
Dasco Tegaskan Satgas DPR RI Akan Berkantor di Aceh untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
-
Pimpinan DPR Gelar Rapat Koordinasi Besar di Aceh, Matangkan Langkah Pemulihan Pascabencana 2026
-
Bikin Acara Istighosah, Gus Miftah Paksa Gus Ipul dan Gus Ipang Wahid Rogoh Kocek Sendiri
Terpopuler
- Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam
- Apa Itu IKD dan Kenapa Wajib Memilikinya?
- HP RAM 16 GB Berapa Harganya? Ini 5 Pilihan Termurah dengan Performa Ngebut
- Besok, Front Mahasiswa UI hingga IPB Siap Gelar Aksi 'Merebut Kemerdekaan' di Jakarta
- 5 Sunscreen Brand Jepang untuk Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harga
Pilihan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
-
Bundaran HI Dijaga Ketat, Solidaritas Warga Mengalir: Ini Titik Logistik untuk Pendemo
-
Jelang Demo Mahasiswa, Bundaran HI Dijaga Ketat: Kendaraan Taktis Siaga, Lalin Masih Normal
Terkini
-
Lawan Status Tersangka TPPU, Febrie Adriansyah Uji Keabsahan Penahanan di Sidang Praperadilan
-
Langsung Antre, Harga Emas Antam Lagi Murah Hari Ini Dipatok Rp2.645.000/Gram
-
Gunung Anak Krakatau Menggeliat, Abu Vulkaniknya Mulai Bikin Warga Pulau Sebesi Sesak Napas
-
Gempa Flores Ganggu Layanan Indosat, IM3 dan Tri Masih Dalam Proses Pemulihan
-
Lenovo IdeaPad Slim 3i, Laptop AI Harga Mulai Rp11,7 Juta, Bawa NPU 17 TOPS, dan RAM Upgradable
-
Bikin Matte Seharian! 4 Sunscreen Korea Oil Control untuk Kulit Berminyak
-
IHSG Dibayangi Aksi Jual Saham AI, Perusahaan Outsourcing Justru Bersinar
-
Micellar Water Wardah Pink untuk Kulit Apa? Ini Klaim dan Review Pengguna
-
Jurus Agar Pemerintah Bisa Capai Target Lifting Minyak 610 Bph di 2027
-
Bongkar Pengelolaan Dana Umat, Transparansi Digital Jadi Kunci Perkuat Kepercayaan Publik