- Bupati Aceh Utara, Ayahwa, mengeluh kepada pimpinan DPR RI mengenai minimnya perhatian nasional terhadap banjir parah di wilayahnya.
- Isolasi digital karena putusnya listrik dan sinyal menyebabkan bencana Aceh Utara kurang terekspos, berbeda dengan daerah lain.
- DPR RI membentuk posko Satgas Pemulihan Pascabencana yang akan berkantor di Aceh untuk memastikan penanganan bencana terintegrasi.
Suara.com - Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil, yang akrab disapa Ayahwa, mencurahkan isi hatinya alias curhat kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Ayahwa, dalam rapat Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR RI di Kota Banda Aceh, pekan lalu, tak kuasa menahan kesedihan ketika daerahnya dihantam banjir bandang.
Ia menyebutkan kabupaten yang dipimpinnya seolah menjadi wilayah yang terlupakan dalam peta bencana nasional, hanya karena satu alasan teknis yang ironis: tidak adanya koneksi internet untuk membuat bencana tersebut "viral" di media sosial.
Isolasi Digital yang Berujung Maut
Pekan pertama banjir besar melanda, Aceh Utara lumpuh total. Akses komunikasi terputus dan aliran listrik padam sepenuhnya.
Kondisi ini membuat jeritan minta tolong warga tidak mampu menembus riuhnya algoritma media sosial yang biasanya menjadi pemantik respons cepat pejabat di Jakarta.
"Ada 25 kecamatan daerah kami kebanjiran. Dua kecamatan lainnya longsor. Korban jiwa mencapai 213 orang. Belum lagi listrik padam. Tapi kami tidak viral, sehingga nasional tidak tahu ada banjir di Aceh Utara," kata Ayahwa.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengonfirmasi bahwa Aceh Utara mencatat jumlah korban jiwa terbanyak dibandingkan wilayah lain di Aceh, yakni mencapai 213 orang.
Namun, ketiadaan dokumentasi yang masif di platform digital membuat urgensi penanganan di wilayah ini kalah pamor dibanding daerah tetangga.
Baca Juga: Ini 3 Poin yang Dihasilkan Dari Rapat Kordinasi DPR-Pemerintah Pascabencana di Aceh
Ia menambahkan, viralnya jembatan putus di Bireuen atau terendamnya pusat kota di Aceh Tamiang membuat bantuan mengalir deras ke sana. Sementara di Aceh Utara, warga bertaruh nyawa dalam kesunyian tanpa sorotan kamera.
"Sinyal ponsel mati, kami hanya bisa melihat saja, rumah hanyut, masjid, manusia hanyut. Kami hanya bisa lihat dari atap meunasah (musala)," beber dia.
Ayahwa menambahkan, minimnya publikasi membuat pejabat pusat seolah menutup mata terhadap bencana di Aceh Utara.
"Mohon maaf bukan saya kasar, tapi ini curahat hati saya," kata dia.
DPR berkantor di Aceh
Merespons curahan hati yang mendalam tersebut, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang memimpin rapat koordinasi tersebut, langsung mengambil langkah konkret.
Berita Terkait
-
Ini 3 Poin yang Dihasilkan Dari Rapat Kordinasi DPR-Pemerintah Pascabencana di Aceh
-
Pilunya Bupati Aceh Utara: Warga Kami Hanyut tapi Tidak Viral
-
Dasco Tegaskan Satgas DPR RI Akan Berkantor di Aceh untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
-
Pimpinan DPR Gelar Rapat Koordinasi Besar di Aceh, Matangkan Langkah Pemulihan Pascabencana 2026
-
Bikin Acara Istighosah, Gus Miftah Paksa Gus Ipul dan Gus Ipang Wahid Rogoh Kocek Sendiri
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time
-
Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu
-
Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini
-
Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya