Ini 3 Poin yang Dihasilkan Dari Rapat Kordinasi DPR-Pemerintah Pascabencana di Aceh

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, resmi menutup Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI yang dihadiri oleh sejumlah menteri, kepala lembaga, direksi BUMN, serta kepala daerah di Aceh, Selasa (30/12/2025).

Pertemuan strategis tersebut menghasilkan tiga kesimpulan utama yang akan menjadi pedoman dalam percepatan pemulihan wilayah terdampak.

Dasco menegaskan bahwa setelah kunjungan lapangan ini, DPR akan segera melakukan sinkronisasi lebih lanjut di Jakarta bersama kementerian dan lembaga terkait guna menindaklanjuti seluruh aspirasi yang telah dihimpun di Aceh.

"Nanti setelah kita kembali ke Jakarta, untuk para menteri dari kementerian, lembaga, dan BUMN, kita mungkin akan koordinasi sendiri untuk melakukan sinkronisasi terhadap hal-hal yang sudah kita bicarakan di sini," ujar Dasco saat membacakan kesimpulan rapat.

Adapun tiga poin utama kesimpulan rapat tersebut adalah:

1. Percepatan Pemulihan secara Terintegrasi

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan DPR RI telah bersepakat untuk melakukan seluruh langkah pemulihan secara terintegrasi. Hal ini dilakukan agar tidak ada tumpang tindih kebijakan dan semua pihak bergerak dalam satu visi percepatan yang sama, baik dari sisi infrastruktur, sosial, maupun ekonomi.

2. Penempatan PIC Kementerian di Lokasi Bencana

Untuk memutus rantai birokrasi yang lambat, Dasco meminta kementerian dan lembaga untuk segera menempatkan Person in Charge (PIC) atau petugas khusus di daerah terdampak untuk sementara waktu.

Baca Juga: KSAD Ungkap Perjuangan TNI Kerja 24 Jam di Aceh: Pakai Dana Swadaya, yang Penting Jalan Tersambung!

"Kita akan meminta kepada para kementerian lembaga untuk kemudian menempatkan PIC untuk sementara waktu di tempat ini untuk memudahkan koordinasi dengan pemerintah daerah yang tadi ingin cepat melakukan koordinasi-koordinasi," tegas Dasco.

Kehadiran PIC ini diharapkan menjadi jembatan langsung antara kebutuhan kepala daerah di lapangan dengan kebijakan di pusat.

3. Penanganan Khusus untuk Wilayah Terdampak Parah

Terhadap kabupaten dan kota yang membutuhkan penanganan khusus akibat kerusakan yang sangat masif, DPR bersama pemerintah pusat berkomitmen untuk memberikan perhatian ekstra.

Penanganan ini dilakukan dengan memaksimalkan seluruh sarana dan prasarana yang tersedia untuk memastikan layanan publik segera kembali normal.

"DPR bersama pemerintah pusat dan daerah akan memaksimalkan penanganan percepatan pemulihan pascabencana dengan memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada," pungkasnya.