- Presiden Prabowo mendesak percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat taklimat di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).
- Program MBG diprioritaskan karena 20 persen anak Indonesia masih mengalami kekurangan gizi berdasarkan kajian.
- Dalam setahun, MBG menjangkau 55 juta penerima manfaat, melampaui capaian Brazil yang butuh sebelas tahun.
Suara.com - Di tengah suasana strategis taklimat awal tahun Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan sebuah pernyataan yang menggema hingga ke akar rumput.
Mengutip langsung semangat Proklamator Soekarno, Prabowo menegaskan tidak ada waktu untuk menunda urusan perut rakyat, mendesak percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh negeri.
Pesan itu disampaikan Prabowo di hadapan para menterinya dalam retret yang digelar di markasnya, Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (6/1/2026). Ia mengingatkan bahwa esensi kepemimpinan adalah keberpihakan total pada mereka yang kelaparan.
"Saya ingat kata-kata pendahulu-pendahulu kita, salah satu ucapan Bung Karno, 'the hungry stomach cannot wait', perut yang lapar tidak bisa tunggu. Pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang punya hati, pemimpin yang punya kepedulian harus bekerja keras untuk menghilangkan kelaparan dan kemiskinan," kata Prabowo.
Gebrakan untuk program ambisius ini bukan tanpa alasan. Prabowo memaparkan data kajian yang menjadi landasan utama mengapa MBG menjadi prioritas.
Hasil kajian tersebut menunjukkan fakta yang mengkhawatirkan, sekitar 20 persen anak-anak Indonesia masih berjuang melawan kekurangan gizi. Angka ini bahkan melonjak drastis di beberapa daerah hingga menembus lebih dari 30 persen.
Kondisi ini diperparah dengan kenyataan pahit di mana masih banyak anak bangsa yang terpaksa berangkat ke sekolah dengan perut kosong atau hanya berbekal asupan gizi yang sangat minim. Bagi Prabowo, ini adalah alarm darurat yang harus segera direspons.
Hingga data terakhir per 6 Januari 2026, program ini telah menunjukkan hasil yang signifikan. Dalam kurun waktu satu tahun pelaksanaannya, MBG telah berhasil menjangkau sekitar 55 juta penerima manfaat, yang terdiri dari anak-anak usia sekolah hingga ibu hamil yang membutuhkan nutrisi ekstra.
Prabowo bahkan membandingkan capaian ini dengan negara lain untuk menunjukkan skala keberhasilan Indonesia. Ia menyebut, capaian ini melampaui apa yang dilakukan oleh negara sekelas Brazil.
Baca Juga: Momen Jenaka di Retret Hambalang: Prabowo Minta Koalisi Awasi Terus Cak Imin, Kenapa?
"Ini sesuatu yang membanggakan juga karena negara-negara yang kita ketahui contoh Brazil, Presiden Brazil menyampaikan kepada saya mereka butuh 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerima manfaat. Kita 1 tahun mencapai 55 juta penerima manfaat," katanya.
Meski begitu, Presiden tidak menutup mata terhadap realita di lapangan. Ia secara terbuka mengakui bahwa dalam pelaksanaannya, masih ditemukan sejumlah kekurangan dan potensi penyimpangan.
Namun, ia menjamin bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam. Proses evaluasi, pengawasan ketat, serta langkah-langkah pengamanan terus digulirkan secara berkelanjutan untuk menambal setiap celah.
Pemerintah, kata Prabowo, menargetkan sebuah tujuan yang nyaris sempurna: pelaksanaan program yang mendekati 100 persen tanpa cacat. Perbaikan akan terus dilakukan secara bertahap berdasarkan pemantauan dan temuan langsung di lapangan.
"kita bersyukur bahwa kalau kita pelajari dengan objektif statistik boleh dikatakan bahwa kita 99,99% berhasil. Jadi saudara-saudara tentunya kita harapkan zero defect. Itu yang harus kita capai," kata Presiden.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan pernah puas dan akan terus mengejar kesempurnaan dalam distribusi program krusial ini.
"Tidak kita puas dengan kekurangan 0,00 sekian itu pun bagi kita sesuatu yang harus kita atasi dan alhamdulillah kita sudah mengatasi dan kita sedang atasi terus. Langkah demi langkah, pengawasan demi pengawasan, langkah-langkah pengamanan terus kita lakukan," imbuhnya.
Berita Terkait
-
Momen Jenaka di Retret Hambalang: Prabowo Minta Koalisi Awasi Terus Cak Imin, Kenapa?
-
Prabowo ke Kabinet: Kalau Orang Jahat Mengejek Kita, Berarti Kita Benar
-
Bakal Ada Evaluasi Besar-besaran? Ini Bocoran Retret Kabinet di Hambalang
-
Taklimat Prabowo di Retret Hambalang: Singgung Evaluasi Kerja 2025 dan Sasaran ke Depan
-
Dasco Ungkap Alasan Prabowo Buat Retret Kabinet di Hambalang: Satukan Visi untuk Program 2026
Terpopuler
- 5 Sepatu Tanpa Tali 'Kembaran' Skechers Versi Murah, Praktis dan Empuk
- 6 Rekomendasi Sabun Mandi di Alfamart yang Wangi Semerbak dan Antibakteri
- Tembus Pelosok Bumi Tegar Beriman: Pemkab Bogor Tuntaskan Ratusan Kilometer Jalan dari Barat-Timur
- Bupati Kulon Progo Hapus Logo Geblek Renteng hingga Wajibkan Sekolah Pasang Foto Kepala Daerah
- Ahmad Sahroni Resmi Kembali Jabat Pimpinan Komisi III DPR, Gantikan Rusdi Masse
Pilihan
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
-
Jadwal Buka Puasa Bandar Lampung 21 Februari 2026: Waktu Magrib & Salat Isya Hari Ini
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
-
Impor Mobil India Rp 24 Triliun Berpotensi Lumpuhkan Manufaktur Nasional
Terkini
-
Polri Bongkar Pola TPPO Berkedok Lowongan Kerja, Korban Dipaksa Bayar untuk Pulang
-
Ratusan Botol Miras Disita Satpol PP Jakarta Utara di Awal Puasa!
-
MKD Sahkan Ahmad Sahroni Kembali Jadi Pimpinan Komisi III DPR: Tak Ada Pelanggaran Prosedur
-
Yusril Tegaskan Bripda MS Harus Diadili Pidana dan Disidang Etik atas Kematian Anak di Tual
-
Wamen HAM Mugiyanto: Oknum Brimob Aniaya Anak Hingga Tewas Pelanggaran HAM
-
Buronan Interpol Rifaldo Aquino Pontoh Aktor TPPO Jaringan Kamboja Ditangkap, Ini Tampangnya
-
Korsleting Listrik Picu Ledakan Kembang Api di Rumah Warga Sleman, 2 Sepeda Motor Hangus
-
Jangan Ada Impunitas di Kasus Tual, KPAI Desak Hukum Berat Pelaku dan Evaluasi Total SOP
-
Gebrakan Anti-Rasuah Berbuah Manis, 4 PD Pemkot Surabaya Terima Predikat WBK
-
Survei Indekstat: Pengangguran Masih Jadi PR Utama Pemerintah Sejak Era Jokowi