Paradoks Kebahagiaan Rakyat: Ketika Tawa Menutupi Pemiskinan yang Diciptakan Negara

Suara.com - Survei Global Flourishing Study (GFS) dari Universitas Harvard yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan masyarakat paling bahagia meski belum sejahtera, sukses bikin Presiden Prabowo Subianto terharu.

Namun, dibalik temuan itu dinilai tersimpan sebuah paradoks sosial yang tidak sederhana.

Kebahagiaan yang muncul di tengah keterbatasan ekonomi, bisa jadi menyimpan risiko serius, yakni melemahnya kesadaran kritis atas ketidakadilan struktural yang dialami masyarakat.

Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) BG Widyanta menjelaskan, kebahagiaan adaptif yang tumbuh di tengah masyarakat Indonesia tidak selalu menjadi kekuatan yang membebaskan.

Dalam konteks tertentu, kebahagiaan itu justru bisa menghambat tuntutan perubahan.

"Kebahagiaan adaptif yang muncul di dalam masyarakat itu ternyata justru menghambat kesadaran kritisnya, melemahkan tuntutan perubahan struktural yang diciptakan oleh para oligarki. Saya kira memang paradoksnya disitu," kata Widyanta kepada Suara.com, Selasa (6/1/2026).

Basis solidaritas sosial dan daya juang masyarakat yang selama ini dipuji, seperti sikat gotong royong, mudah menerima, dan ketahanan hidup, bisa berubah fungsi.

Dari kekuatan sosial, beralih menjadi legitimasi atas ketidakadilan.

Widyanta secara kritis juga menyebut kalau rasa haru Presiden Prabowo dalam menanggapi survei itu justru berpotensi berhenti sebagai simbol, bahkan menjadi bagian dari gaya populisme belaka.

Baca Juga: Percepat Pemulihan Sumatra, Prabowo Bentuk Satgas Khusus Dipimpin Tito Karnavian

"Dalam konteks ini seolah-olah Prabowo merasa terharu, seolah-olah itu sebagai bentuk kepedulian. bagi saya itu lip service, sebuah gaya populisme demagog yang tidak selayaknya untuk dia membanggakan itu," ucapnya.

Ia menilai, ada ironi besar ketika elite merasa terharu atas ketangguhan rakyat, sementara pada saat yang sama struktur ekonomi dan politik justru terus menekan kelompok miskin.

Dalam situasi ini, menurutnya, pemerintah justru melihat ketangguhan rakyat bukan sebagai alarm bahaya, melainkan dijadikan alasan untuk melanggengkan status quo.

"Masyarakat itu bukan miskin, ini adalah pemiskinan, bukan kemiskinan. Itu yang tidak pernah dipikirkan atau tidak menjadi pemikiran dominan di dalam masyarakat Indonesia hari ini," kritik Widyanta.

Ia menekankan, kebahagiaan tidak boleh membuat masyarakat menyangkal hak-hak dasarnya, hak atas pekerjaan layak, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang bermartabat.

"Makna kebahagiaan itu memang kita otentik muncul dari dalam, dalam situasi sulit pun kita masih bisa mencari makna hidup sehingga bisa survive," kata dia.

"Hanya saja jangan sampai membiarkan para elit oligarki itu semakin menjarah kita, sehingga masyarakat juga harus menuntut haknya. Tidak boleh masyarakat ini menyangkal hak-hak dasar sebagai warga, mereka harus berani nuntut," katanya menambahkan.