Kritik Pedas Ryaas Rasyid: Jakarta yang Obral Izin, Daerah yang Dapat Banjirnya

Suara.com - Kritik tajam dilontarkan mantan Ketua Reformasi Politik Nasional Prof. Ryaas Rasyid terkait masifnya kerusakan alam, khususnya hutan dan pertambangan di berbagai wilayah Indonesia.

Menurutnya, pihak yang paling bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan tersebut bukanlah pemerintah daerah, melainkan pemerintah pusat di Jakarta.

Ryaas menjelaskan, bahwa sejak tahun 2004, kewenangan strategis terkait pengelolaan sumber daya alam telah ditarik kembali ke pusat.

Hal ini membuat pemerintah daerah kehilangan kontrol atas eksploitasi lahan di wilayah mereka sendiri.

"Jadi sejak 2004 itu, kewenangan semua sudah pindah ke Jakarta lagi tidak ada lagi di daerah, Jadi yang paling bertanggung jawab atas kerusakan itu bukan kepala daerah," ujar Ryaas dalam kanal Youtube Forum Keadilan TV, Kamis (8/1/2026).

Mantan Ketua Reformasi Politik Nasional itu menyoroti sikap pemerintah pusat yang dinilai sembrono dalam menerbitkan ribuan izin pertambangan dan kehutanan.

Ia menilai, Jakarta hanya fokus pada pengeluaran izin tanpa dibarengi dengan instrumen pengawasan yang efektif di lapangan.

"Secara sembrono mengeluarkan sekian ribu izin pertambangan dan kehutanan untuk membabat kayu tanpa pengawasan yang cukup. Kita hanya tahu keluarkan izin," katanya.

Lebih lanjut, Ryaas menolak narasi yang selalu menyalahkan faktor iklim sebagai penyebab utama bencana banjir di daerah. Baginya, banjir bandang yang kerap melanda Kalimantan dan Sumatera adalah bukti nyata dari penggundulan hutan yang direstui oleh izin-izin dari pusat.

Baca Juga: Sebut Polri Terjebak Permainan Politik Jokowi, Prof Ryaas Rasyid: Mereka Tidak Sadar!

Ia berpendapat bahwa hutan yang utuh jauh lebih efektif dalam menangkal bencana dibandingkan perdebatan soal perubahan iklim.

"Anda tidak bisa mengatakan itu hanya karena bencana alam. Selama ini kita hujan juga tidak terlalu bencana, faktanya, di daerah yang tidak ada penggundulan hutan, tetap aman saat musim hujan. Kerusakan di Kalimantan dan Sumatera itu luar biasa, dan itu semua tanggung jawab pemerintahan nasional," tambah Ryaas.

Ia menilai praktik obral izin ini merupakan bentuk pengabaian terhadap hak rakyat untuk memperoleh kehidupan yang layak dan aman.

Ryaas juga menyayangkan hilangnya fungsi kontrol yang seharusnya menjadi benteng perlindungan bagi kelestarian alam di daerah. (Tsabita Aulia)