-
Habiburokhman menilai tuduhan terhadap Zulhas terkait bencana Sumatera berlebihan saja.
-
Kerusakan lingkungan dinilai terjadi lama sebelum Zulhas menjabat menteri kala.
-
Fokus penyelesaian bencana diarahkan mencari penyebab utama demi kemanusiaan bersama.
Suara.com - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menilai Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan alias Zulhas, tidak sepenuhnya bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan yang menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera.
Pasalnya, kata politisi Gerindra itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan era Presiden Prabowo ini, hanya menjabat lima tahun sebagai Menteri Kehutanan di masa pemerintahan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Tindak pidana ekologi itu pengusutannya bisa belasan tahun, dampaknya juga sangat luas terjadi. Jadi nggak mungkin ini sekadar karena perbedaan politik menjadikan alat untuk men-judgment pihak tertentu,” kata Habiburokhman dalam acara Diskusi Safari29 yang digelar Total Politik di Jakarta Pusat, Sabtu (6/12/2025).
Dia lantas menyoroti sejumlah pihak yang menyalahkan Zulhas sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam perusakan hutan, sehingga menyebabkan bencana alam di Sumatera baru-baru ini.
“Saya agak-agak lucu melihatnya, Pak Zulhas itu cuma 5 tahun jadi menteri kehutanan ya di jamannya pak SBY, padahal kerusakannya jauh terjadi sebelum itu. Sudah rusak juga gitu,” ujar Habiburokhman.
“Apakah lalu di mana dalam konteks hukum ya, pertanggung jawaban hukumnya pak Zulhas di mana? Sangat susah kalau sekadar setiap dinamika, setiap peristiwa itu sekadar dijadikan alat untuk mencari siapa yang salah berdasarkan asumsi kelompok masing-masing. Nggak akan selesai,” katanya lagi.
Alih-alih mencari siapa yang bersalah, Habiburokhman mengatakan bahwa fokus dari terjadinya bencana di Sumatra seharusnya berorientasi pada kemanusiaan yaitu dengan mencari tahu apa yang salah sehingga bencana ini terjadi.
“Kalau orientasi kemanusiaan penyelesaian masalah kita nggak begitu, kita tidak sekadar, tidak sekadar tanda kutip ya, mencari siapa yang salah tapi kita cari apa yang salah. Menurut saya yang paling penting apa yang salah, nah itu yang bisa kita perbaiki bareng-bareng ke depan,” tandas Habiburokhman.
Berita Terkait
-
Tunjangan Panitera Cuma Rp400 Ribu, DPR Peringatkan Bahaya: Kualitas Pengadilan Taruhannya!
-
Percepat Durasi, Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakati RUU Hukum Acara Perdata Jadi Inisiatif DPR
-
Miris Lihat Tunjangan Pegawai Pengadilan Rp400 Ribu, Habiburokhman: Ini Ngeri-ngeri Sedap!
-
Habiburokhman Tanggapi SP3 Kasus Ijazah Jokowi yang Libatkan Eggy Sudjana
-
Ini 5 Fakta Kerusakan Hutan di Indonesia yang Jadi Sorotan Dunia
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 5 Rekomendasi HP RAM 8GB Rp1 Juta Terbaik yang Bisa Jadi Andalan di 2026
- 34 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 Januari: Sikat TOTY 115-117 dan 20.000 Gems
Pilihan
-
Rebut Hadiah Berlimpah! Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel Jadi Penggerak Potensi Daerah
-
ASEAN Para Games 2025: Nurfendi Persembahkan Emas Pertama untuk Indonesia
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
Terkini
-
Antisipasi Puncak Cuaca Ekstrem, BPBD Tebar 2,4 Ton Bahan Semai di Hari Keenam OMC
-
Wacana Polri di Bawah Kementerian Mengemuka, Yusril Tegaskan Masih Tahap Opsi Reformasi
-
Ratusan Warga Serang Masih Mengungsi, Banjir Dominasi Bencana Hidrometeorologi
-
Drama Sidang Korupsi: Hakim Ad Hoc Walkout Tuntut Gaji, Kini Diperiksa KY
-
Antisipasi Jalan Rusak akibat Banjir, Dinas Bina Marga DKI Lirik Aspal 'Sakti' yang Bisa Serap Air
-
Pascabencana Bireuen, Mendagri Tito Tinjau Infrastruktur Jembatan
-
Keterlibatan TNI-Polri Jadi Petugas Haji 2026 Melonjak Drastis, Menhaj: Naik Hampir 100 Persen Lebih
-
Konflik Agraria Belum Usai, Legislator Gerindra Minta Pemerintah Buang Ego Sektoral demi Keadilan
-
Tunjangan Panitera Cuma Rp400 Ribu, DPR Peringatkan Bahaya: Kualitas Pengadilan Taruhannya!
-
MBG Bertransformasi: dari Piring Makan ke Jaring Pengaman Sosial