47 Hari Pascabanjir, Aceh Tamiang Masih Terjebak Krisis Kesehatan dan Air Bersih

Menurutnya, banjir ekstrem yang terjadi merupakan akumulasi dari pengabaian krisis ekologis selama bertahun-tahun, terutama dalam tata kelola sumber daya alam dan pemberian izin tanpa pertimbangan kapasitas ekosistem.

Menagih Mandat Konstitusi

Kondisi Aceh Tamiang kini menjadi potret rapuhnya perlindungan negara terhadap warga di tengah krisis iklim. WALHI mendesak pemerintah segera melakukan audit ekologis menyeluruh serta mencabut izin perusahaan yang terbukti merusak wilayah hulu sungai. Pemulihan ruang hidup dan ekonomi rakyat dinilai harus menjadi prioritas utama.

“Kejadian saat ini membuktikan bahwa negara gagal dalam menjalankan mandat konstitusinya dalam melindungi rakyat dan ruang hidupnya. Yang seharusnya negara berpihak pada kehidupan, bukan justru memproduksi kerusakan-kerusakan berikutnya,” kata Abdul Hadi.

Menutup diskusi, Manager Penanganan dan Pencegahan Bencana Eknas WALHI, Melva Harahap, mengingatkan kembali amanat Pasal 33 UUD 1945 bahwa kekayaan alam harus dikelola negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Pasal 33 itu bunyinya air, bumi, udara, tanah air sampai atmosfer sana itu dimiliki oleh negara, dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi kita harus kawal negara ini, jangan sampai pasal itu berubah bunyi: rakyat silakan terimalah banjir, terimalah kebakaran hutan,” pungkas Melva.

Ia menutup dengan kutipan Mahatma Gandhi, menegaskan bahwa bencana ini bukan peristiwa tunggal.

“Bumi ini cukup untuk banyak orang, tapi tidak pernah cukup untuk satu orang yang serakah. Bencana kali ini jelas bencana ekologis.”

Reporter: Dinda Pramesti K

Baca Juga: Kementerian PU Percepat Pembangunan Huntara di Aceh Tamiang, 7 Blok Rampung untuk 84 KK