WALHI Sebut Negara Gagal Lindungi Rakyat dan Ruang Hidup Korban Bencana

“Alat-alat berat itu seharusnya didahulukan untuk rumah-rumah warga sehingga mereka bisa tinggal kembali, tetapi yang terjadi saat ini di lapangan justru digunakan untuk membersihkan gelondongan-gelondongan kayu,” ujar Melva.

WALHI juga mengingatkan agar wacana relokasi korban bencana dilakukan secara adil tanpa menghilangkan hak politik dan ruang hidup masyarakat, khususnya warga yang bergantung pada pesisir sungai.

Relokasi tidak boleh memutus mata pencaharian warga atau mengambil alih wilayah kelola serta lahan agraris masyarakat lain karena berpotensi memicu ketidakadilan dan konflik baru.

Menjelang akhir diskusi, Abdul kembali menegaskan bahwa kondisi saat ini menunjukkan kegagalan negara dalam menjalankan mandat konstitusionalnya.

“Yang seharusnya negara berpihak pada kehidupan, bukan justru memproduksi kerusakan-kerusakan berikutnya,” pungkasnya.

Satryo pun mengajak masyarakat luas untuk turut mengambil peran dalam memperjuangkan ruang hidup.

“Kami mengajak teman-teman di seluruh negeri untuk mengambil bagian dalam memperjuangkan ruang hidup agar kita tetap bisa menghirup udara segar dan mengangkat suara yang ditinggalkan,” ujarnya.

Sebagai penutup, Melva kembali mengingatkan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ia mengajak publik mengawal amanat tersebut agar tidak berubah menjadi sumber bencana ekologis.

“Mahatma Gandhi itu pernah bilang bahwa bumi ini cukup untuk banyak orang, tetapi tidak pernah cukup untuk satu orang yang serakah. Bencana kali ini bukan bencana yang berdiri sendiri, bencana kali ini jelas bencana ekologis,” tutupnya.

Baca Juga: Mentan Amran Minta Tambahan Anggaran Rp5,1 Triliun Pulihkan Lahan Pertanian Teremdam Banjir Sumatra

Reporter: Dinda Pramesti K