KPA: Konflik Agraria Naik 15 Persen di Tahun Pertama Prabowo, Kekerasan Aparat Melonjak

Suara.com - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) merilis Catatan Akhir Tahun (Catahu) 2025, yang menyoroti percepatan ketimpangan agraria di tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto. Laporan bertajuk “Tancap Gas di Jalur yang Salah” ini mencatat adanya 341 konflik agraria sepanjang 2025, meningkat 15 persen dari tahun sebelumnya.

Konflik tersebut berdampak pada lebih dari 123 ribu keluarga di 428 desa, dengan total luas wilayah mencapai 915 ribu hektar.

Lonjakan Konflik dan Keterlibatan Aparat

Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika, menilai lonjakan konflik ini tidak terlepas dari operasi penertiban kawasan hutan oleh Satgas PKH, serta ekspansi konsesi perkebunan sawit dan tebu untuk program hilirisasi pangan dan energi. Sektor perkebunan masih menjadi penyebab utama konflik, diikuti oleh proyek infrastruktur dan pertambangan.

Salah satu temuan paling mengkhawatirkan adalah meningkatnya keterlibatan aparat keamanan, terutama TNI, dalam konflik agraria. KPA mencatat kasus kekerasan oleh militer naik hingga 89 persen, sementara kriminalisasi terhadap petani dan aktivis meningkat 32 persen.

"Ekspansi teritorial TNI lewat pembangunan Kodam dan batalion baru juga menjadi pemicu konflik agraria di berbagai tempat," papar Dewi Kartika dalam peluncuran Catahu 2025, Kamis (15/1/2026).

Bencana Ekologis dan Kegagalan Reforma Agraria

Laporan ini juga menyoroti bencana banjir dan longsor di Sumatra sebagai bencana ekologis, yang disebabkan oleh kerusakan hutan akibat konsesi perusahaan besar.

Di sisi lain, program Reforma Agraria yang dicanangkan pemerintah dinilai gagal menjawab akar masalah. KPA menyebut pemerintah lebih fokus pada sertifikasi tanah ketimbang redistribusi lahan yang sebenarnya. Akibatnya, ketimpangan tidak terkoreksi dan jumlah petani gurem justru meningkat.

Baca Juga: Aku dan Sosok Perempuan Penunggu Jembatan Batu

Rekomendasi KPA untuk Pemerintah

Untuk keluar dari krisis ini, KPA mendesak pemerintah untuk:

1.  Membentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria Nasional (BP-RAN) langsung di bawah Presiden.
2.  Mendorong DPR membentuk Pansus Penyelesaian Konflik Agraria.
3.  Melakukan moratorium konsesi baru di sektor perkebunan, tambang, kehutanan, dan Proyek Strategis Nasional.
4.  Menghentikan represivitas aparat dan membebaskan para aktivis yang dikriminalisasi.

"Penguatan reforma agraria seharusnya tidak menggeser peran petani kepada korporasi skala besar atau program mercusuar yang dioperasikan oleh tentara dan polisi," pungkas Dewi Kartika.

Reporter: Dinda Pramesti K