Polri Resmikan Direktorat PPA-PPO di 11 Polda dan 22 Polres, Arifah Singgung Ancaman Child Grooming

Suara.com - Kepolisian Republik Indonesia meresmikan Direktorat Reserse dan Satuan Reserse Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Pidana Perdagangan Orang (PPO) di 11 Polda dan 22 Polres. Langkah ini dinilai sebagai upaya konkret Polri dalam memperkuat penegakan hukum di tengah kompleksitas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyebut pembentukan direktorat tersebut sebagai bentuk komitmen negara dalam membangun sistem perlindungan yang lebih kuat dan responsif terhadap korban.

Pernyataan itu disampaikan Arifah saat pertemuan dengan para Direktur dan Kepala Satuan Reserse PPA-PPO yang baru dilantik, bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini serta Wakil Menteri PPPA Veronica Tan di Bareskrim Polri, Jakarta.

Menurut Arifah, pembentukan Direktorat PPA dan PPO bukan proses instan, melainkan hasil kolaborasi lintas sektor yang panjang antara Kementerian PPPA, Kementerian PANRB, dan Polri.

“Upaya pembentukan direktorat ini telah melalui perjuangan yang cukup panjang. Sejak awal kami menyampaikan kepada Bapak Kapolri bahwa kehadiran DIT PPA & PPO di tingkat Polda dan Polres sangat penting untuk memastikan penanganan kasus perempuan dan anak dilakukan secara lebih komprehensif dan berperspektif korban,” ujar Arifah dalam pernyataannya, Kamis (22/1/2026).

Ia juga menegaskan dukungan pemerintah terhadap target peningkatan jumlah polisi perempuan hingga mencapai 30 persen.

Dalam kesempatan itu, Arifah turut menyoroti tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dipicu oleh beragam faktor, mulai dari tekanan ekonomi, pola pengasuhan keluarga, hingga pengaruh media sosial dan lingkungan sekitar.

Salah satu bentuk kekerasan yang kini menjadi perhatian serius, menurut Arifah, adalah praktik child grooming yang kerap luput dari kesadaran publik.

“Child grooming merupakan bentuk kekerasan terhadap anak yang tidak terlihat. Anak belum memiliki kemampuan untuk mengenali bahwa dirinya sedang mengalami kekerasan karena pelaku memanipulasi psikologis dan membangun ketergantungan emosional,” jelasnya.

Baca Juga: Putri KW Dapat Kenaikan Pangkat dari Polri, Jadi Briptu

Karena itu, ia menekankan pentingnya kepekaan seluruh pihak, termasuk aparat penegak hukum, dalam mendeteksi dan mencegah kekerasan sejak dini.

Adapun daftar lengkap 11 Polda dan 22 Polres yang dikukuhkan Direktorat Reserse dan Satuan Reserse PPA & PPO, antara lain:

1. Polda Metro Jaya
   - Polres Metro Jakarta Barat
   - Polres Metro Jakarta Timur
   - Polres Metro Jakarta Utara
   - Polres Metro Jakarta Pusat
   - Polres Metro Bekasi Kota
2. Polda Jawa Timur
   - Polrestabes Surabaya
   - Polresta Sidoarjo
   - Polres Malang
   - Polres Probolinggo Kota
   - Polres Batu
3. Polda Sumatera Selatan
   - Polres Lahat
   - Polres Ogan Komering Ulu
   - Polres Musi Rawas Utara
   - Polres Ogan Ilir
4. Polda Jawa Barat
   - Polres Karawang
   - Polres Bogor
5. Polda Jawa Tengah
   - Polrestabes Semarang
   - Polresta Banyumas
   - Polresta Surakarta
   - Polresta Cilacap
   - Polres Magelang Kota
6. Polda Sumatera Utara
   - Polres Tanah Karo
7. Polda Sulawesi Selatan
8. Polda Kalimantan Barat
9. Polda Nusa Tenggara Barat
10. Polda Nusa Tenggara Timur
11. Polda Sulawesi Utara