Polda Bali Absen Tak Hadiri Praperadilan Kepala BPN Bali, Ada Apa?

“Pemecahan SHM atas dasar apa? Apakah sudah ada putusan pengadilan yang sah?” kata Pasek, mempertanyakan legalitas permintaan tersebut.

Selain itu, tim hukum mempersoalkan penerapan Pasal 421 KUHP lama serta Pasal 83 Undang-Undang Kearsipan oleh penyidik. Mereka menilai pasal-pasal tersebut cacat formil, tidak relevan, dan berpotensi kedaluwarsa.

“Ini belum masuk pokok perkara, masih mempersoalkan penetapan tersangka yang melanggar asas legalitas,” tegasnya.

Penjelasan Polda Bali

Menanggapi ketidakhadiran dalam sidang perdana, Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol. Aria Sandy, memberikan klarifikasi. Ia menyebut kendala administratif menjadi penyebab utama.

“Dinamika pelaksanaan tugas anggota Bidkum yang cukup padat dan kesiapan persyaratan administrasi formal masih kita lengkapi sehingga belum bisa menghadiri persidangan,” jelasnya.

Ia memastikan Polda Bali akan menghadiri sidang lanjutan yang dijadwalkan kembali oleh pengadilan.

“Insya Allah minggu depan kita siap hadir,” pungkasnya.

Baca Juga: Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG