News / Nasional
Selasa, 27 Januari 2026 | 18:36 WIB
Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono (kiri) memberikan klarifikasi terkait isu iuran sebesar 1 miliar dollar AS atau setara Rp16,9 triliun yang berkaitan dengan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026). (Suara.com/Bagaskara Isdiansyah)
Baca 10 detik
  • Menlu Sugiono menyatakan rencana reshuffle kabinet adalah sepenuhnya wewenang Presiden RI Prabowo Subianto.
  • Isu reshuffle menguat pasca kekosongan posisi Wakil Menteri Keuangan karena adanya pergeseran jabatan sebelumnya.
  • Sugiono di Kompleks Parlemen pada Selasa (27/1/2026) mengaku belum menerima informasi resmi mengenai isu tersebut.

Suara.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menanggapi kabar yang beredar mengenai rencana Presiden RI Prabowo Subianto melakukan perombakan kabinet atau reshuffle dalam waktu dekat.

Isu tersebut mencuat, terutama setelah adanya pergeseran jabatan yang menyebabkan posisi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) menjadi kosong.

Saat dikonfirmasi mengenai kepastian rencana reshuffle tersebut, Sugiono menegaskan bahwa hal itu sepenuhnya merupakan wewenang Presiden.

"Ya nggak tahu. Itu pertanyaannya harusnya ditujukan ke Presiden. Itu kan haknya Presiden mere-reshuffle," ujar Sugiono saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Meski spekulasi mengenai pergantian menteri dan wakil menteri terus menguat di ruang publik, Sugiono mengaku bahwa di tingkat kementerian sendiri belum ada pembicaraan atau informasi resmi terkait hal tersebut.

Ia bahkan mengaku baru mendengar kabar tersebut dari awak media.

"Saya belum pernah mendengar. Saya baru dengar sekarang," imbuhnya.

Kabar yang beredar menyebutkan bahwa reshuffle kemungkinan akan dilakukan pada awal Februari mendatang. Menanggapi rincian waktu tersebut, Sugiono kembali menyatakan ketidaktahuannya.

"Hah? Nggak tahu lah. Saya belum dengar," pungkasnya.

Baca Juga: Isu Iuran Rp16,9 Triliun untuk Dewan Perdamaian, Menlu Sugiono: Itu Bukan 'Membership Fee'

Load More