- Ketua Komisi VII DPR RI menegaskan perombakan kabinet adalah kewenangan penuh Presiden RI Prabowo Subianto.
- Presiden berhak mengevaluasi kinerja menteri berdasarkan penilaian pribadi atau masukan terpercaya dari pihak lain.
- Tantangan utama pemerintahan mencakup pembumian Astacita dan penanganan isu domestik serta penguatan peran global Indonesia.
Suara.com - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan bahwa perombakan kabinet merupakan kewenangan penuh Presiden RI Prabowo Subianto yang dijamin oleh konstitusi. Menurutnya, tidak ada pihak mana pun yang dapat membatasi hak presiden dalam mengevaluasi dan menentukan susunan pembantunya di kabinet.
Saleh menjelaskan bahwa sejak awal para menteri diangkat atas permintaan Presiden untuk membantu menjalankan roda pemerintahan. Karena itu, Presiden pula yang memiliki otoritas untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja para menteri tersebut.
“Siapa pun tidak punya kewenangan untuk membatasi kewenangan presiden ini. Penilaiannya tentu murni dari beliau. Bisa saja berdasarkan evaluasi pribadi atau bisa juga atas masukan orang lain yang dinilainya benar,” ucapnya dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Ia menilai dinamika politik dalam reshuffle kabinet tidak bisa dihindari. Dalam setiap perombakan, selalu ada pihak yang merasa puas maupun tidak puas. Namun, Saleh menekankan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden dan harus diterima oleh semua pihak.
“Bisa saja orang itu berharap Prabowo mengganti seseorang yang dianggap tidak mampu. Tapi, pada kenyataannya ternyata yang diganti adalah orang yang dianggapnya rajin dan berhasil,” katanya.
Menanggapi kemungkinan reshuffle yang berdampak pada Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP PAN berharap apabila terjadi pergantian, sosok pengganti dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik. Ia menilai pemerintahan Prabowo masih menghadapi banyak pekerjaan rumah besar yang perlu dituntaskan.
“Tidak hanya pekerjaan rutin seperti biasa. Tetapi ada tantangan besar yaitu melaksanakan dan membumikan Astacita Prabowo-Gibran. Selain itu, ada juga musibah di Sumatera yang memerlukan perhatian dan penanganan yang sangat serius,” ucapnya.
Selain agenda domestik, Saleh juga menyoroti tantangan global yang dihadapi pemerintahan Prabowo. Ia meyakini Presiden ingin Indonesia memiliki peran yang lebih menonjol di kancah internasional melalui penguatan kerja sama dengan berbagai negara.
Menurutnya, berbagai kerja sama internasional tersebut diharapkan dapat memberikan dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Karena itu, setiap keputusan strategis yang diambil Presiden, termasuk reshuffle kabinet, dinilai memiliki tujuan jangka panjang.
Baca Juga: Pasti Dilunasi, Intip Perjalanan Warisan Utang Indonesia yang Tak Pernah Gagal Dibayar
“Kita tunggu saja bagaimana keputusannya nanti. Apa pun yang diputuskan, semoga dapat membawa kebaikan bagi semua,” ucapnya.
Berita Terkait
-
Pasti Dilunasi, Intip Perjalanan Warisan Utang Indonesia yang Tak Pernah Gagal Dibayar
-
Soal Fenomena WNI Gabung Militer Asing, Komisi I DPR Ingatkan Risiko Kehilangan Kewarganegaraan
-
Menlu Sugiono Sebut Dunia Sambut Positif Pidato 'Prabowonomics', Indonesia Naik Tingkat?
-
Momen Menarik saat Prabowo Lepas Sarung Tangan Demi Salami dan Beri Koin ke Pengawal Swiss
-
Adakah Niat Jahat di Balik Kasus Korupsi Chromebook Nadiem?
Terpopuler
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Misi Kemanusiaan Miss Cosmo 2025: Perkuat Akses Operasi Bibir Sumbing Gratis di Indonesia
-
Amerika Serikat Perluas Blokade Iran ke Selat Hormuz Hingga Samudra Pasifik dan Hindia
-
Perang AS - Iran Bikin Eropa Boncos, Biaya Impor Bahan Bakar Bengkak Rp 505 Triliun
-
Halalbihalal Tokoh Sumbagsel: Mendagri Tito Ajak Rumuskan Program Nyata 2027-2029
-
Gaji Jurnalis Pemula Disorot: Idealnya Rp 9,1 Juta, Faktanya Masih Banyak di Bawah UMR
-
PERKUPI Lantik Pengurus Jakarta, Tegaskan Peran Jaga Kerukunan Umat Beragama di Ibu Kota
-
Alasan KPK Dorong Capres hingga Cakada dari Kader Parpol: Demi Cegah Mahar Politik
-
Hadirkan Raisa hingga Yura Yunita, Pagelaran Sabang Merauke 2026 Siap Guncang Indonesia Arena!
-
Terseret Pusaran Narkoba, Pemprov DKI Jakarta Segel Permanen Whiterabit PIK
-
Swadaya Warga Matraman Lindungi Ibu Hamil dan Anak dari Asap Rokok