- Ketua Komisi VII DPR RI menegaskan perombakan kabinet adalah kewenangan penuh Presiden RI Prabowo Subianto.
- Presiden berhak mengevaluasi kinerja menteri berdasarkan penilaian pribadi atau masukan terpercaya dari pihak lain.
- Tantangan utama pemerintahan mencakup pembumian Astacita dan penanganan isu domestik serta penguatan peran global Indonesia.
Suara.com - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan bahwa perombakan kabinet merupakan kewenangan penuh Presiden RI Prabowo Subianto yang dijamin oleh konstitusi. Menurutnya, tidak ada pihak mana pun yang dapat membatasi hak presiden dalam mengevaluasi dan menentukan susunan pembantunya di kabinet.
Saleh menjelaskan bahwa sejak awal para menteri diangkat atas permintaan Presiden untuk membantu menjalankan roda pemerintahan. Karena itu, Presiden pula yang memiliki otoritas untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja para menteri tersebut.
“Siapa pun tidak punya kewenangan untuk membatasi kewenangan presiden ini. Penilaiannya tentu murni dari beliau. Bisa saja berdasarkan evaluasi pribadi atau bisa juga atas masukan orang lain yang dinilainya benar,” ucapnya dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Ia menilai dinamika politik dalam reshuffle kabinet tidak bisa dihindari. Dalam setiap perombakan, selalu ada pihak yang merasa puas maupun tidak puas. Namun, Saleh menekankan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden dan harus diterima oleh semua pihak.
“Bisa saja orang itu berharap Prabowo mengganti seseorang yang dianggap tidak mampu. Tapi, pada kenyataannya ternyata yang diganti adalah orang yang dianggapnya rajin dan berhasil,” katanya.
Menanggapi kemungkinan reshuffle yang berdampak pada Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP PAN berharap apabila terjadi pergantian, sosok pengganti dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik. Ia menilai pemerintahan Prabowo masih menghadapi banyak pekerjaan rumah besar yang perlu dituntaskan.
“Tidak hanya pekerjaan rutin seperti biasa. Tetapi ada tantangan besar yaitu melaksanakan dan membumikan Astacita Prabowo-Gibran. Selain itu, ada juga musibah di Sumatera yang memerlukan perhatian dan penanganan yang sangat serius,” ucapnya.
Selain agenda domestik, Saleh juga menyoroti tantangan global yang dihadapi pemerintahan Prabowo. Ia meyakini Presiden ingin Indonesia memiliki peran yang lebih menonjol di kancah internasional melalui penguatan kerja sama dengan berbagai negara.
Menurutnya, berbagai kerja sama internasional tersebut diharapkan dapat memberikan dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Karena itu, setiap keputusan strategis yang diambil Presiden, termasuk reshuffle kabinet, dinilai memiliki tujuan jangka panjang.
Baca Juga: Pasti Dilunasi, Intip Perjalanan Warisan Utang Indonesia yang Tak Pernah Gagal Dibayar
“Kita tunggu saja bagaimana keputusannya nanti. Apa pun yang diputuskan, semoga dapat membawa kebaikan bagi semua,” ucapnya.
Berita Terkait
-
Pasti Dilunasi, Intip Perjalanan Warisan Utang Indonesia yang Tak Pernah Gagal Dibayar
-
Soal Fenomena WNI Gabung Militer Asing, Komisi I DPR Ingatkan Risiko Kehilangan Kewarganegaraan
-
Menlu Sugiono Sebut Dunia Sambut Positif Pidato 'Prabowonomics', Indonesia Naik Tingkat?
-
Momen Menarik saat Prabowo Lepas Sarung Tangan Demi Salami dan Beri Koin ke Pengawal Swiss
-
Adakah Niat Jahat di Balik Kasus Korupsi Chromebook Nadiem?
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
- 5 HP Android dengan Kualitas Setara iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max
Pilihan
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
-
Derita Masyarakat RI Bertambah Kini Harga Pertamax Naik, Apa yang Harus Dilakukan?
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
-
Perhatian! Harga Pertamax Naik Jadi Rp 16.250/Liter
Terkini
-
Aksi Koboi Kades: Panjat Pagar dan Todong Pistol ke Warga Bekasi, Kini Disidik Polisi
-
Menenun Harapan Perempuan Penenun di Timur Indonesia Bersama Giro Kartini
-
Khofifah Bangga Program ADEM Cetak Generasi Papua Berprestasi, 51 Murid Lolos PTN
-
Lagi Ujian Diciduk Polisi! 2 Pelajar Palmerah Ditangkap usai Bacok Siswa SMK secara Acak
-
Satgas PRR Minta Optimalisasi TKD dan Hibah Antardaerah Tak Terhambat Birokrasi
-
Buntut Kasus Hanania, Menteri Haji: Sekarang Semua Travel Wajib Akreditasi!
-
Minta Anggaran Rp3,9 T Cuma Dikasih Rp728 M, Pigai: Kami Berprestasi Tapi Tak Pernah Diapresiasi DPR
-
Polri Rekrut Disabilitas: Bukan Cuma Staf, Berpeluang Duduki Jabatan Struktural!
-
Kapolri Jamin Takkan Serobot Kursi ASN: Polisi Masuk Kementerian Hanya Jika Diminta!
-
Mengurai Benang Kusut Gagal Bayar Gaji PPPK: Apakah Dana APBN Bisa Jadi Solusi?