- Gatot Nurmantyo mengkritik kehadiran Wakil Ketua DPR Dasco saat pengumuman Kabinet Merah Putih, mengindikasikan adanya pengawasan terhadap Presiden Prabowo.
- Yudi Syamhudi Suyuti menilai kritik Gatot kurang memahami dinamika politik serta menganggap kehadiran Dasco adalah konvensi ketatanegaraan baru.
- Kehadiran Dasco simbolis menunjukkan keterlibatan legislatif dalam pemerintahan baru sebagai bentuk transparansi dan batasan kekuasaan eksekutif.
Suara.com - Pernyataan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo terhadap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dinilai salah kaprah.
Polemik itu bermula dari Gatot yang menyorot kehadiran Dasco saat pengumuman susunan Kabinet Merah Putih.
Gatot melontarkan pertanyaan terbuka mengenai urgensi serta peran Dasco yang berdiri mendampingi Prabowo, saat mengumumkan nama-nama pembantunya di pemerintahan.
Pernyataan yang diunggah melalui akun Instagram Refly Harun itu, Gatot menilai kehadiran Dasco bukan sekadar pendampingan seremonial, melainkan ada indikasi untuk mengawasi Presiden Prabowo Subianto dalam mengambil keputusan atau menyampaikan pengumuman penting tersebut.
Salah satu tanggapan paling tajam datang dari Koordinator Presidium Nasional Fraksi Rakyat, Yudi Syamhudi Suyuti.
Yudi menilai, cara pandang Gatot terhadap kehadiran pimpinan DPR di samping Presiden menunjukkan adanya keterbatasan dalam memahami dinamika politik kontemporer.
Tak hanya itu, kata dia, penilaian Gatot itu menunjukkan ketidakmampuan melihat praktik kenegaraan yang sedang dibangun oleh pemerintahan baru.
"Pernyataan Pak Gatot itu justru memperlihatkan kurang luasnya pemahaman politik dan praktik kenegaraan yang berkembang saat ini," kata Yudi, Kamis (5/2/2026).
Simbolisme Politik dan Konvensi Ketatanegaraan Baru
Baca Juga: Pengamat: Dasco Kini Jadi 'Buffer Power' Presiden, seperti Taufiq Kiemas dan Yenny Wahid Dulu
Yudi menyampaikan, kritik yang dilontarkan Gatot sebenarnya tidak memiliki dampak signifikan terhadap posisi maupun kredibilitas Dasco.
Sebaliknya, Yudi memandang kehadiran Dasco di sisi Presiden Prabowo sebagai sebuah langkah politik yang positif dan inovatif.
Meskipun ia mengakui bahwa secara historis hal ini belum pernah terjadi dalam proses kenegaraan presiden-presiden sebelumnya di Indonesia, hal tersebut dianggap sah secara politik.
Menurut Yudi, fenomena ini dapat dikategorikan sebagai model konvensi ketatanegaraan baru.
Konvensi ini tidak memerlukan perangkat peraturan formal yang kaku, melainkan lahir dari kebutuhan praktis dan simbolis dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Ini jadi model presidensi Pak Prabowo yang sengaja melibatkan legislatif sebagai simbol perwakilan rakyat. Di situlah posisi Dasco untuk hadir," kata dia.
Berita Terkait
-
Pengamat: Dasco Kini Jadi 'Buffer Power' Presiden, seperti Taufiq Kiemas dan Yenny Wahid Dulu
-
Dasco Ungkap Alasan Gerindra Belum Putuskan Ambang Batas Parlemen: Ini Soal Partisipasi Rakyat
-
DPR Beri 'Lampu Hijau' Pegawai Inti SPPG Jadi ASN: Tapi Tetap Harus Penuhi Kriteria
-
Pengamat: Dasco - Purbaya Jadi 'Duet Maut' Jaga Stabilitas Ekonomi Politik
-
Gusti Purbaya Temui Dasco di DPR, Konflik Keraton Solo Sempat Disinggung
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT