- DPR dan Pemerintah sepakat tidak merevisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada pada tahun ini.
- Keputusan ini diambil untuk menjaga stabilitas pembangunan serta menghindari kegaduhan legislasi yang tidak mendesak.
- Kepastian hukum ini diharapkan menurunkan ketegangan politik menjelang transisi kepemimpinan daerah di Indonesia.
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak akan ada revisi terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun ini.
Keputusan ini diambil sebagai langkah strategis untuk memastikan arah pembangunan tetap berada pada jalurnya, tanpa terganggu oleh kegaduhan legislasi yang tidak mendesak.
Dasco menyampaikan, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pilkada tidak ada dalam agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026.
Oleh karena itu, DPR tak ada rencana membahas UU tersebut. Pernyataan ini sekaligus memutus spekulasi publik mengenai kemungkinan adanya perubahan aturan main di tengah jalan yang seringkali memicu ketegangan antar-kelompok kepentingan politik.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Desk Politik Great Indonesia Hanif Adrian, menyebut pernyataan Dasco itu telah mengubah konstelasi politik.
Menurutnya, kepastian hukum adalah fondasi utama bagi terciptanya iklim demokrasi yang sehat, terutama di tengah persiapan daerah-daerah di Indonesia menuju transisi kepemimpinan nasional yang baru.
‘’Sikap politik yang diumumkan Profesor Dasco itu diharapkan mampu menurunkan tensi ketegangan," kata Hanif Adrian, Jumat (23/1/2026).
Hanif menilai langkah ini sangat krusial bagi keberlangsungan agenda besar pemerintah.
Menurut Hanif, jika dikaitkan dengan putusan-putusan politik yang diumumkan Dasco seperti penundaan pembahasan revisi UU Pilkada, pada dasarnya berupaya menjaga keseimbangan politik untuk mencapai stabilitas.
Baca Juga: Penjelasan Purbaya Kenapa Rupiah Anjlok Tapi IHSG Naik, Bisa Picu Krisis Ekonomi?
Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, stabilitas politik sangat berkorelasi dengan kepercayaan investor dan kelancaran program sosial ekonomi.
"Itu variabel organik. Agenda pembangunan pemerintah hanya akan sukses tumbuh bila dilakukan dalam situasi politik stabil," kata dia.
Lebih lanjut, Great Institute melihat adanya pola kepemimpinan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif saat ini.
Duet Maut
Stabilitas politik saat pemerintahan Prabowo ini akan semakin membaik dalam sinergi Pemerintah yang digawangi secara teknis oleh Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, dengan DPR yang digawangi secara politik oleh Sufmi Dasco Ahmad.
Duet antara teknokrat di sisi keuangan dan politisi senior di sisi legislatif dianggap mampu memberikan rasa aman bagi pasar dan rakyat.
Tag
Berita Terkait
-
Penjelasan Purbaya Kenapa Rupiah Anjlok Tapi IHSG Naik, Bisa Picu Krisis Ekonomi?
-
Purbaya Kukuh Bela Keponakan Prabowo Masuk BI, Klaim Rupiah Melemah Sejak Lama
-
Purbaya Blak-blakan Bisa Pantau Rekening Pejabat Kemenkeu: Jadi Tak Bisa Sembunyi Lagi
-
Keponakan Prabowo Mundur dari Gerindra Usai Jadi Calon Bos BI
-
Purbaya Minta Pegawai DJP Tak Takut Tagih Pajak: Kita Bekingnya Presiden Langsung!
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
- Tak Terima Dideportasi, WNA Cina di Sumsel Bongkar Dugaan Kejanggalan Proses Imigrasi
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- 5 Rekomendasi HP All Rounder 2026, Spek Canggih, Harga Mulai 2 Jutaan
Pilihan
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
Terkini
-
Harapan Konsumen Properti: Bunga KPR Jangan Tinggi-Tinggi!
-
Genjot Produktivitas Sapi Nasional, DPD RI Dorong Revitalisasi Vokasi Peternakan
-
Pelaku Industri Dorong Pendekatan Pengurangan Risiko Tembakau di RI
-
Menkeu Purbaya Masih Optimistis IHSG Tembus 10.000 Tahun Ini
-
Mau Jual Emas dan Untung Besar? Ya di Raja Emas Indonesia Saja!
-
Menkeu Bantah Hoaks Uang Negara Tinggal Rp120 Triliun
-
Celios Dukung Pemerintah Beri Insentif Fiskal Berbasis Penyerapan Tenaga Kerja
-
Pelindo dan 14 BUMN Luncurkan Kolaborasi TJSL di Raja Ampat, Perkuat Kemandirian Masyarakat 3T
-
IESR Bongkar Dampak dari Kebijakan Bebas Pajak Kendaraan Listrik Dihapus
-
Dihantam Tarif AS, ESDM Justru Percepat Ambisi Energi Surya 100 GW