- Gatot Nurmantyo mengkritik kehadiran Wakil Ketua DPR Dasco saat pengumuman Kabinet Merah Putih, mengindikasikan adanya pengawasan terhadap Presiden Prabowo.
- Yudi Syamhudi Suyuti menilai kritik Gatot kurang memahami dinamika politik serta menganggap kehadiran Dasco adalah konvensi ketatanegaraan baru.
- Kehadiran Dasco simbolis menunjukkan keterlibatan legislatif dalam pemerintahan baru sebagai bentuk transparansi dan batasan kekuasaan eksekutif.
Kehadiran Dasco di panggung utama pengumuman kabinet dianggap sebagai pesan visual yang kuat kepada publik.
Hal ini menunjukkan DPR bukan lagi sekadar lembaga legislatif yang berada di luar lingkaran eksekutif secara kaku, melainkan menjadi saluran politik yang aktif bagi kepentingan publik.
Dengan melibatkan pimpinan DPR sejak hari pertama pengumuman kabinet, Prabowo seolah ingin menegaskan bahwa program-program pemerintahannya akan berjalan beriringan dengan aspirasi yang ada di parlemen.
Menepis Isu "Gila Kekuasaan"
Lebih jauh, analisis Yudi menyentuh aspek gaya kepemimpinan Prabowo Subianto. Jika Gatot Nurmantyo melihat kehadiran Dasco sebagai bentuk "pengawasan", Yudi justru melihatnya sebagai bukti transparansi dan kerendahan hati seorang kepala negara.
Ia menilai Prabowo sedang menunjukkan sinyal bahwa pemerintahannya adalah pemerintahan yang terbuka dan demokratis.
Ditempatkannya pimpinan DPR di samping presiden dalam momen krusial, memberikan sinyalemen rakyat memiliki ruang berpartisipasi, mengkritik, memberi masukan, bahkan mengoreksi jalannya pemerintahan sejak awal.
Strategi ini dianggap cerdas karena mampu meredam kesan otoritarianisme yang sering kali dituduhkan kepada pemimpin dengan latar belakang militer.
Yudi menegaskan, langkah Prabowo ini justru membedakannya dari tipikal pemimpin yang ingin mendominasi seluruh ruang kekuasaan.
Baca Juga: Pengamat: Dasco Kini Jadi 'Buffer Power' Presiden, seperti Taufiq Kiemas dan Yenny Wahid Dulu
Dengan merangkul pimpinan legislatif dalam momen eksekutif, Prabowo dinilai sadar akan batasan-batasan kekuasaan dalam sistem demokrasi Indonesia.
"Dan benar-benar bertindak bahwa kekuasaannya sebagai presiden di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dibatasi oleh cabang kekuasaan lainnya, yaitu DPR," jelas Yudi.
Berita Terkait
-
Pengamat: Dasco Kini Jadi 'Buffer Power' Presiden, seperti Taufiq Kiemas dan Yenny Wahid Dulu
-
Dasco Ungkap Alasan Gerindra Belum Putuskan Ambang Batas Parlemen: Ini Soal Partisipasi Rakyat
-
DPR Beri 'Lampu Hijau' Pegawai Inti SPPG Jadi ASN: Tapi Tetap Harus Penuhi Kriteria
-
Pengamat: Dasco - Purbaya Jadi 'Duet Maut' Jaga Stabilitas Ekonomi Politik
-
Gusti Purbaya Temui Dasco di DPR, Konflik Keraton Solo Sempat Disinggung
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara