Masa Depan Penegakan HAM Indonesia Dinilai Suram, Aktor Lama Masih Bercokol Dalam Kekuasaan

Dipaparkan Bivitri bahwa pasca-reformasi memang terjadi perubahan institusi, amandemen konstitusi, hingga pemilu dengan banyak partai. Namun, ia menilai hal tersebut hanyalah ilusi kebaruan semata pada kala itu.

Ruang-ruang politik dan pengambilan keputusan strategis masih dikuasai oleh orang-orang yang sama atau kelompok lama yang hanya berganti rupa. Sehingga dinamika kekuasaan yang diperlukan untuk membongkar impunitas tidak pernah tercipta.

"Sebenarnya ruang-ruang politiknya masih diisi oleh orang-orang yang sama," tandasnya.

Lebih lanjut, Bivitri turut menyoroti fenomena konsolidasi anti-demokrasi aktor-aktor tersebut yang justru kian menguat. Kondisi ini berdampak buruk pada lembaga-lembaga independen yang lahir dari rahim reformasi.

Institusi yang semestinya menjadi pilar penegakan hukum dan HAM kini justru makin terancam dilemahkan oleh kekuatan oligarki yang masih bercokol.

"Barang kali karena political and power dynamicsnya belum terbongkar yang akan lahir nanti adalah jenis-jenis undang-undang yang akan mengembalikan infrastruktur impunitas Orde Baru itu," pungkasnya.