8.000 Personel TNI Dikirim ke Gaza untuk Misi Damai, Disebut Bakal Lucuti Hamas

Suara.com - Indonesia mengerahkan hingga 8.000 prajurit TNI untuk dikirim ke Gaza. Langkah ini menjadikan Indonesia sebagai negara pertama yang menyatakan kesiapan operasional sebagai bagian dari implementasi fase kedua perjanjian gencatan senjata yang diprakarsai oleh Amerika Serikat pada akhir tahun lalu.

"Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian Presiden Donald Trump, yang diumumkan bulan lalu. Indonesia memiliki mandat dari Dewan Keamanan PBB untuk membentuk Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF), yang akan membantu mengamankan wilayah perbatasan di Gaza dan memastikan demiliterisasi wilayah tersebut, termasuk pelucutan senjata Hamas," tulis BBC Internasional dalam laporannya yang dikutip Redaksi pada Rabu 11/2/2026).

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, mengonfirmasi bahwa proses pelatihan khusus bagi para prajurit tersebut telah dimulai.

Fokus utama dari pengerahan pasukan ini adalah pada peran medis dan zeni (teknik), guna membantu pemulihan infrastruktur serta layanan kesehatan di wilayah konflik tersebut.

Keterlibatan Indonesia semakin dipertegas dengan bergabungnya pemerintah ke dalam Board of Peace (Dewan Perdamaian) yang diinisiasi oleh Presiden Donald Trump sejak bulan lalu.

Lembaga ini memiliki mandat khusus dari Dewan Keamanan PBB untuk membentuk International Stabilization Force (ISF).

Tugas utama dari satuan ISF ini nantinya meliputi:

Pengamanan Perbatasan: Memastikan keamanan di wilayah perbatasan Gaza.

Demiliterisasi Wilayah: Menjamin proses demiliterisasi di wilayah tersebut, termasuk di dalamnya agenda pelucutan senjata kelompok bersenjata.

Baca Juga: Prabowo Punya Rencana Mundur? Dino Patti Djalal Bocorkan Syarat Indonesia Gabung BoP

Transisi Pemerintahan: Mengawasi pembentukan pemerintahan teknokrat Palestina yang baru.

Rekonstruksi Pascaperang: Memimpin upaya pembangunan kembali infrastruktur Gaza yang hancur.

Pertemuan perdana dewan ini dijadwalkan berlangsung di Washington pada 19 Februari 2026 mendatang untuk membahas rincian teknis lebih lanjut.

Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk melibatkan Indonesia dalam misi yang berafiliasi dengan inisiatif AS ini tidak lepas dari pro dan kontra di dalam negeri.

Beberapa kelompok masyarakat menyuarakan kritik mengingat tingginya kemarahan publik atas peran AS dalam konflik tersebut.

Langkah Indonesia ini menuai sorotan dan kritik karena BoP buatan Trump tidak menyertakan Palestina sebagai negara yang terdampak konflik, menimbulkan kekhawatiran penindasan lebih jauh.