- Mantan pimpinan KPK Jasin menyebut korupsi di Bea Cukai semakin terorganisir melalui manipulasi sistem digital.
- Integritas organisasi dan kepemimpinan yang memberi teladan menjadi kunci utama mengatasi masalah tersebut.
- Jasin mengusulkan pembersihan total pegawai bermasalah dan larangan pertemuan antara pejabat dengan pihak terkait.
Suara.com - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mochammad Jasin, menilai praktik korupsi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kini semakin terorganisir dan memanfaatkan sistem digital.
Ia menyebut, meski pola dasarnya serupa dengan operasi tangkap tangan (OTT) sebelumnya, terdapat pergeseran modus yang lebih canggih karena melibatkan manipulasi sistem berbasis komputer.
“Modusnya tetap, oke itu importir barang, kemudian barangnya yang seharusnya tidak masuk jalur hijau yang boleh masuk ke Indonesia boleh menjadi masuk ke Indonesia karena ada pengaturan re-setting rule,” ujar Jasin dalam perbincangan di kanal Abraham Samad Speak Up.
Menurut dia, pengaturan ulang sistem tersebut membuat sebagian besar barang impor bisa lolos melalui jalur hijau, sehingga kewajiban pajak dan bea masuk tidak terpenuhi. Dampaknya bukan hanya suap, tetapi juga kerugian keuangan negara yang lebih luas.
Ia menegaskan, perkara semacam ini dapat dijerat dengan pasal kerugian negara, tidak semata-mata pasal suap.
Jasin juga menyebut, praktik terbaru ini lebih terstruktur karena melibatkan pejabat di level lebih tinggi.
“Hampir sama tapi lebih terorganisir sekarang, lebih canggih karena berkaitan dengan aspek yang komputerized tadi bisa di-setting up ulang, dire-setting gitu loh,” katanya, dikutip Jumat (13/2/2026).
Ia menambahkan, perkara tersebut tidak hanya menyeret jajaran penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), tetapi juga menjangkau jajaran direktur yang baru dilantik.
Integritas Organisasi Dipertanyakan
Jasin menilai persoalan mendasar di lingkungan Bea Cukai dan perpajakan bukan semata pada sistem, melainkan pada integritas organisasi.
Baca Juga: Gus Yaqut Praperadilan: Ini Tiga Alasan di Balik Gugatan Status Tersangka Korupsi Kuota Haji
Upaya digitalisasi dan penghapusan tatap muka dinilai belum cukup jika tidak dibarengi kepemimpinan yang memberi teladan.
“Building organization integrity kalau menurut saya ya. Siapa yang building itu ya menterinya dan para jajaran eselon 1-nya yang harus membentuk integritas yang tinggi bagi jajarannya,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya prinsip lead by example dari para pimpinan. Selain itu, ia menyoroti lemahnya sistem pengawasan internal, termasuk mekanisme pelaporan pelanggaran.
“Whistle blowing sistemnya tidak dilakukan, tidak jalan,” katanya.
Ia juga menyinggung budaya lama yang diwariskan dari generasi ke generasi pegawai sebagai faktor yang memperkuat praktik menyimpang.
Dalam pengalamannya melakukan penggeledahan, Jasin mengaku menemukan indikasi gaya hidup mewah yang tidak sebanding dengan profil pegawai.
Berita Terkait
-
Gus Yaqut Praperadilan: Ini Tiga Alasan di Balik Gugatan Status Tersangka Korupsi Kuota Haji
-
Kejagung Geledah Sejumlah Perusahaan di Sumatra Terkait Korupsi Ekspor CPO
-
Soroti Kebocoran di Bea Cukai, Thony Saut Situmorang Singgung Indeks Persepsi Korupsi
-
Pejabat Pajak Jadi Direksi 12 Perusahaan, Eks Penyidik KPK Sebut Ada Konflik Kepentingan
-
Purbaya Akui Tiffany & Co Disegel Bea Cukai Gegara Impor Ilegal
Terpopuler
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
- 5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
Pilihan
-
Jangan Puji Pemerintah karena Kerja: Mengapa Publik Begitu Mudah Terpesona?
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
Terkini
-
Sandi Politik di Bumi Ruwa Jurai: Mengapa Jokowi Akhirnya Berseragam PSI?
-
Hakim Tolak Dalil 'Tak Ada Niat Jahat', Penyalahgunaan Wewenang Nadiem Makarim Terbukti
-
Berduka Atas Tewasnya 5 Peserta Latsarmil, Puan Maharani Dukung Kemhan Hapus Materi Militer
-
Puan Maharani Respons Safari Jokowi: Jaga Situasi Tetap Kondusif dan Tetap Adem
-
Kasus Pembubaran Ibadah GMS Bantul: Polda DIY Periksa 31 Saksi, Segera Tetapkan Tersangka!
-
Pramono Anung Beberkan Proyek Strategis DKI, dari RS Internasional hingga Perpanjangan LRT Jakarta
-
Tepis Tuduhan Langgar HAM, Polda Metro Minta Hakim Tolak Praperadilan Roy Suryo
-
Ketua BPK Serahkan Hasil Pemeriksaan LKPP 2025 ke DPR, Bapanas Jadi Satu-satunya Raih WDP
-
DPR Sahkan 7 Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2026-2030
-
Reaksi Roy Suryo Saat Bidkum Polda Metro Jaya Bacakan Jawaban Permohonan