- Menko PM, Cak Imin, melantik jajaran BPJS periode 2026–2031 di Jakarta, Jumat (20/2/2025).
- Cak Imin menekankan jaminan sosial sebagai instrumen pemberdayaan menuju kemandirian masyarakat produktif.
- Arah kebijakan mencakup kolaborasi untuk hunian pekerja dan penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan kelompok rentan.
Suara.com - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menekankan pentingnya peran jaminan sosial sebagai instrumen menjaga kesejahteraan masyarakat usai melantik jajaran Dewan Pengawas dan Direksi baru BPJS periode 2026–2031.
Untuk periode baru ini, posisi Direktur Utama BPJS Kesehatan diamanahkan kepada Prihati Pujiwaskito. Sementara jabatan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dipercayakan kepada Saiful Hidayat.
Dalam arahannya, Cak Imin menekankan kalau jaminan sosial tidak sekadar bantuan, tetapi bagian dari strategi pemberdayaan agar masyarakat mampu hidup produktif dan mandiri.
“Sebagai bagian dari tugas Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, saya dan jajaran memiliki tugas memastikan bahwa negara harus memampukan rakyat agar bisa hidup produktif dan bermartabat,” ujar Cak Imin di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Jumat (20/2/2025).
Ia menambahkan produktivitas masyarakat harus menjadi arah utama kebijakan jaminan sosial, yakni membantu penerima keluar dari ketergantungan bantuan menuju kemandirian berkelanjutan.
“Produktif artinya mampu terlepas dari bantuan sosial menuju kemandirian berkelanjutan dan inilah esensi dari pemberdayaan masyarakat,” katanya.
Dia menegaskan pemberdayaan tidak berhenti pada pengentasan kemiskinan, tetapi juga harus membangun daya tahan sosial serta daya saing ekonomi masyarakat sekaligus menghadirkan rasa aman dari berbagai risiko kehidupan.
Dalam konteks tersebut, BPJS Kesehatan dinilai berperan menjaga masyarakat dari risiko kesehatan yang dapat menurunkan produktivitas.
Sementara BPJS Ketenagakerjaan bertugas melindungi pekerja dan keluarganya dari risiko kerja, pemutusan hubungan kerja, kecelakaan, hingga kematian yang berpotensi mendorong keluarga jatuh miskin.
Baca Juga: Profil Prihati Pujowaskito: Dirut BPJS Kesehatan, Purnawirawan TNI Asal Solo
“Kita semua dengan pemberdayaan masyarakat, BPJS Kesehatan, dan berbagai kementerian dan lembaga akan terus berkomitmen berupaya melayani sebaik-baiknya kebutuhan kesehatan dan tentu kita akan melayani dengan tanggungan yang bisa kita lakukan,” ucap Cak Imin.
Ia juga mengingatkan jabatan yang diemban direksi dan dewan pengawas BPJS merupakan amanah besar sebagai wujud kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat.
Karena itu, ia meminta seluruh jajaran bekerja dengan integritas, inovasi, kolaborasi, dan ketulusan.
Selain itu, Cak Imin menyoroti sejumlah agenda kolaborasi, di antaranya penyediaan hunian sewa murah bagi pekerja melalui skema Manfaat Layanan Tambahan bersama BPJS Ketenagakerjaan serta dorongan penghapusan tunggakan iuran bagi kelompok rentan agar kembali aktif di BPJS Kesehatan.
Berita Terkait
-
Anggaran Operasional BPJS Tembus Rp 5 T, Cak Imin Warning Soal Pemborosan
-
Muhaimin Lantik Direksi dan Dewan Pengawas Baru BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 2026-2031
-
Perusahaan Tanggung BPJS Driver Ojol, Beban Iuran Hilang
-
Profil Prihati Pujowaskito: Dirut BPJS Kesehatan, Purnawirawan TNI Asal Solo
Terpopuler
- 4 HP Terbaru 2026 Harga Rp2 Jutaan, Kamera Bagus dan Baterai Besar hingga 7000 mAh
- 3 Klub Pemain Timnas Indonesia Berhasil Raih Tiket Promosi Musim Ini
- Silsilah Keluarga Lim Xin Rui yang Resmi Jadi Menantu Hasto Kristiyanto
- HP Vivo yang Bagus Seri Apa? Ini Rekomendasi Seri X, V, dan Y Sesuai Kebutuhan
- 4 Rekomendasi Sampo Urang-Aring untuk Menghitamkan dan Menyuburkan Rambut
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer: Hukum Mati Saja Saya!
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status 'Cucu Nabi' demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
Terkini
-
Begal Urusan Polisi Bukan TNI! Koalisi Sipil Kritik Keras Watak 'Over-Reactive' Negara
-
SNBT 2026 Meledak! Nyaris 900 Ribu Orang Rebutan Kursi PTN, Masih Berani Bersaing?
-
Tok! Habiburokhman Pegang Kendali Panja Revisi UU Polri, Ini Daftar Lengkap Anggotanya
-
Sengaja Dibiarkan Membusuk! Dompet Dhuafa Bongkar Siasat Israel Hambat Bantuan Gaza
-
Alasan Menkum Supratman Tambah Usia Pensiun Polisi: Angka Harapan Hidup Orang Indonesia Panjang
-
Tangan Ditarik Sampai Bunyi 'Krek', Relawan Dompet Dhuafa Ceritakan Detik-detik Sendi Dipatahkan IDF
-
Bayang-bayang 5 Tahun Bui, Nasib Eks Wamenaker Noel Diputus Hakim Pekan Depan
-
Sentil Budaya Rangking, Menteri Abdul Muti: Membandingkan Nilai Murid Itu Pemicu Bullying
-
Sapi Kurban Jumbo Prabowo-Gibran Tiba di Istiqlal Besok, Menag: Ini Kelas Berat Satu Ton Lebih!
-
Takut Teror Susulan, Ahmad Bahar Minta Perlindungan LPSK Usai Konflik dengan Hercules