Muhaimin Lantik Direksi dan Dewan Pengawas Baru BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 2026-2031

Suara.com - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar melantik jajaran Dewan Pengawas dan Direksi baru BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan untuk masa jabatan 2026–2031.

Pelantikan tersebut merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 17/P Tahun 2026 dan Nomor 18/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan keanggotaan Dewan Pengawas serta Direksi kedua lembaga penyelenggara jaminan sosial tersebut.

Untuk periode baru ini, posisi Direktur Utama BPJS Kesehatan diamanahkan kepada Prihati Pujiwaskito. Sementara jabatan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dipercayakan kepada Saiful Hidayat.

Prihati diketahui merupakan purnawirawan TNI berpangkat Mayor Jenderal sekaligus dokter spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan kardiologi intervensi yang banyak berkarier di lingkungan kesehatan militer.

Adapun Saiful Hidayat sebelumnya menjabat sebagai Senior Principal Expert di PT Telkom Indonesia Tbk sebelum dipercaya memimpin BPJS Ketenagakerjaan.

Selain Direktur Utama, pemerintah juga menetapkan susunan lengkap direksi dan dewan pengawas kedua lembaga.

Adapun jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan 2026–2031 di antaranya: Saiful Hidayat, Ihsanuddin, Harjono Siswanto, Agung Nugroho, Trisna Sonjaya, Eko Purnomo, dan Bambang Joko Sutarto.

Sementara jajaran Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan: Dedi Hardianto, Swartoko, Sudarso, Abdurrahman Lahabato, Sumarjono Sarigih, Ujang Romli, dan Alif Noeriyanto Rahman.

Berikut jajaran Direksi BPJS Kesehatan 2026–2031: Prihati Pujiwaskito, Abdi Kurniawan Purba, Akmal Budi Yulianto, Bayu Teja Muliawan, Fatih Waluyo Wahid, Setiaji, Vetty Yulianty Permanasari, serta Sutopo Patria Jati.

Baca Juga: Lowongan Kerja BPJS Kesehatan untuk Semua Jurusan, Deadline 28 Februari

Dewan Pengawas BPJS Kesehatan: Stevanus Adrianto Passat, Murti Utami, Rukijo, Paulus Agung, Sunarto, Afif Johan, dan Lula Kamal.

Pelantikan ini menandai pergantian kepemimpinan pada dua lembaga yang menjadi tulang punggung pelaksanaan jaminan sosial kesehatan dan perlindungan tenaga kerja di Indonesia.