- Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menyatakan WNI yang bergabung dengan IDF berisiko kehilangan status kewarganegaraannya.
- Menurutnya, DPR tidak dapat menekan Kemenlu karena hal tersebut terkait kebebasan pribadi warga negara dan konsekuensinya.
- TB Hasanuddin menyarankan pemerintah mengevaluasi dan menyediakan lapangan kerja baik untuk mencegah motivasi ekonomi bergabung angkatan asing.
Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin mengomentari satu warga negara Indonesia yang muncul dalam data Israel Defence Forces (IDF). Ia mengatakan jika resiko yang harus dihadapi oleh satu WNI tersebut adalah kehilangan status sebagai Warga Negara Indonesia
"Masuk menjadi pasukan asing tanpa seijin negara atau presiden, maka hilanglah kewarganegaraanya" ujarnya dalam keterangannya ketika diwawancarai wartawan, Jumat (20/2)
Ketika ia ditanyai apakah DPR akan menekan Kemenlu atau badan terkait agar tidak kejadian lagi ke depannya, menurutnya hal tersebut merupakan bagian dari kebebasan sebagai warga negara dalam aturan
"Saya kira gak bisa. Hal itu sangat tergantung dari pribadi masing-masing. tetapi setiap warga negara Indonesia, harus paham betul akibat dari masuknya dia ke angkatan perang negara lain" tuturnya
TB Hasanuddin menjelaskan, hal tersebut bisa jadi didorong oleh berbagai motivasi warga negara, salah satunya adalah motivasi ekonomi.
"Motivasinya bisa beragam. Ada yang mungkin diaspora dan ingin menetap di sana. Ada juga kemungkinan karena faktor ekonomi, atau alasan-alasan lainnya. Dalam realitas global seperti sekarang, hal semacam ini bisa saja terjadi." tuturnya
sebagai penutup, ia memberikan saran pada pemerintah juga untuk evaluasi
"Ya jika ada yang bilang tidak setia, bisa saja. tapi harus dilihat kenapa mereka tidak setia. Kalau motifnya ekonomi, maka yang paling utama adalah menyediakan lapangan pekerjaan yang baik di dalam negeri," katanya.
Baca Juga: Rumah Jokowi Berubah Jadi 'Tembok Ratapan Solo', Begini Kata PDIP
Berita Terkait
-
Polemik Paspor Asing: Refleksi Nasionalisme atau Krisis Kepercayaan?
-
Rumah Jokowi Berubah Jadi 'Tembok Ratapan Solo', Begini Kata PDIP
-
Viral Alumni LPDP Bangga Anak Bukan WNI, Melaney Ricardo Beri Pesan Menohok
-
Legislator PDIP Minta Jokowi Bertanggung Jawab soal Revisi UU KPK
-
Jalan Lingkar Sumbing Wonosobo Resmi Beroperasi, Dongkrak Ekonomi Tani dan Wisata Pegunungan
Terpopuler
- Tak Hanya di Jateng, DIY Berlakukan Pajak Opsen 66 Persen, Pajak Kendaraan Tak Naik
- 5 Rekomendasi HP Layar Besar untuk Orang Tua Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Lingkar Sumbing Wonosobo Resmi Beroperasi, Dongkrak Ekonomi Tani dan Wisata Pegunungan
- 5 Sepatu Tanpa Tali 'Kembaran' Skechers Versi Murah, Praktis dan Empuk
- 10 Rekomendasi Cream Memutihkan Wajah dalam 7 Hari BPOM
Pilihan
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
-
Impor Mobil India Rp 24 Triliun Berpotensi Lumpuhkan Manufaktur Nasional
-
Jadwal Imsak Jakarta Hari Ini 20 Februari 2026, Lengkap Waktu Subuh dan Magrib
-
Tok! Eks Kapolres Bima AKBP Didik Resmi Dipecat Buntut Kasus Narkoba
-
Bisnis Dihimpit Opsen, Pengusaha Rental Mobil Tuntut Transparansi Pajak
Terkini
-
Guru Honorer Gugat MK, DPR: Sampai Hari Ini Belum Terbukti MBG Pakai Anggaran Pendidikan
-
Berulang Tahun, Data Tunggal DTSEN Genap 1 Tahun
-
Siswa SMP yang Diduga Lempar Bom Molotov di Kubu Raya Tetap Difasilitasi Ikuti Ujian Akhir
-
Di Balik Ramainya Istiqlal: Kisah Petugas yang Berpuasa Sambil Bertugas 12 Jam
-
Berkah Ramadan di Masjid Agung Sunda Kelapa: Cerita Pedagang Gorengan Mengais Rezeki Demi Mudik
-
Buka-bukaan Soal Revisi UU KPK 2019, Legislator DPR Ini Bongkar Nama-nama Inisiator di Senayan
-
Rekam Jejak Homi Heluka, Komandan KKB Yahukimo Terlibat 9 Aksi Keji Ditangkap Satgas Damai Cartenz
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
-
Setahun Menjabat, Pramono-Rano Minta Maaf Belum Sanggup Taklukkan 3 Masalah Klasik Jakarta
-
Jakarta Masih Siaga Banjir, Pramono Siapkan Modifikasi Cuaca Jika Hujan Tembus 200mm