News / Nasional
Jum'at, 20 Februari 2026 | 20:24 WIB
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin. (Suara.com/Bagaskara)
Baca 10 detik
  • Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menyatakan WNI yang bergabung dengan IDF berisiko kehilangan status kewarganegaraannya.
  • Menurutnya, DPR tidak dapat menekan Kemenlu karena hal tersebut terkait kebebasan pribadi warga negara dan konsekuensinya.
  • TB Hasanuddin menyarankan pemerintah mengevaluasi dan menyediakan lapangan kerja baik untuk mencegah motivasi ekonomi bergabung angkatan asing.

Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin mengomentari satu warga negara Indonesia yang muncul dalam data Israel Defence Forces (IDF). Ia mengatakan jika resiko yang harus dihadapi oleh satu WNI tersebut adalah kehilangan status sebagai Warga Negara Indonesia

"Masuk menjadi pasukan asing tanpa seijin negara atau presiden, maka hilanglah kewarganegaraanya" ujarnya dalam keterangannya ketika diwawancarai wartawan, Jumat (20/2)

Ketika ia ditanyai apakah DPR akan menekan Kemenlu atau badan terkait agar tidak kejadian lagi ke depannya, menurutnya hal tersebut merupakan bagian dari kebebasan sebagai warga negara dalam aturan

"Saya kira gak bisa. Hal itu sangat tergantung dari pribadi masing-masing. tetapi setiap warga negara Indonesia, harus paham betul akibat dari masuknya dia ke angkatan perang negara lain" tuturnya

TB Hasanuddin menjelaskan, hal tersebut bisa jadi didorong oleh berbagai motivasi warga negara, salah satunya adalah motivasi ekonomi.

"Motivasinya bisa beragam. Ada yang mungkin diaspora dan ingin menetap di sana. Ada juga kemungkinan karena faktor ekonomi, atau alasan-alasan lainnya. Dalam realitas global seperti sekarang, hal semacam ini bisa saja terjadi." tuturnya

sebagai penutup, ia memberikan saran pada pemerintah juga untuk evaluasi

"Ya jika ada yang bilang tidak setia, bisa saja. tapi harus dilihat kenapa mereka tidak setia. Kalau motifnya ekonomi, maka yang paling utama adalah menyediakan lapangan pekerjaan yang baik di dalam negeri," katanya.

Baca Juga: Rumah Jokowi Berubah Jadi 'Tembok Ratapan Solo', Begini Kata PDIP

Load More