- Solidaritas Pemuda dan Pelajar ber-Gerak (SPPG) demonstrasi di Jakarta pada 27 Februari 2026 menuntut usut tuntas teror Ketua BEM UGM.
- Aksi ini juga menyoroti kegagalan negara dalam hak dasar pendidikan pasca tragedi siswa NTT dan kritik BEM UGM.
- Massa menolak Program MBG, impor pick-up Kopdes, dan keanggotaan Indonesia pada Board of Peace senilai Rp17 triliun.
Suara.com - Gelombang aksi kembali mewarnai ibu kota. Kelompok masyarakat yang menamakan diri Solidaritas Pemuda dan Pelajar ber-Gerak (SPPG) menggelar aksi demonstrasi pada Jumat, 27 Februari 2026, dengan titik aksi di Mabes Polri dan kawasan Patung Kuda Indosat, Jakarta Pusat.
Massa aksi yang diperkirakan berjumlah sekitar 50 orang itu mengenakan pakaian serba hitam sebagai simbol perlawanan terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Faisal, mengatakan, aksi ini merupakan bentuk sikap tegas dan perlawanan konstitusional atas berbagai persoalan yang dianggap mencederai rasa keadilan publik.
“Suara rakyat adalah kekuatan perubahan. Kami hadir untuk memastikan negara tidak abai terhadap keresahan warganya,” tegasnya.
Desak Usut Tuntas Teror Ketua BEM UGM
Isu utama yang diangkat dalam aksi ini adalah desakan agar aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan teror dan intimidasi terhadap Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto.
Dalam orasinya, massa menilai segala bentuk intimidasi fisik maupun psikis tidak boleh mendapat ruang di era keterbukaan demokrasi. Mereka meminta kepolisian bertindak profesional dan transparan.
Menurut massa aksi, kritik keras Tiyo terhadap sejumlah kebijakan publik tidak boleh dibalas dengan ancaman.
“Stop memelihara iklim ketakutan. Siapapun pelakunya harus ditindak tanpa pandang bulu,” demikian salah satu poin orasi yang disiapkan.
Baca Juga: Demo Mahasiswa Jadi Berkah Ramadan, Pedagang Starling Raup Cuan 3 Kali Lipat
Soroti Kritik BEM UGM soal Tragedi Pendidikan
Aksi ini juga menyinggung surat terbuka BEM UGM kepada UNICEF tertanggal 6 Februari 2026. Surat tersebut merupakan respons atas tragedi meninggalnya seorang siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur yang diduga mengakhiri hidup karena tidak mampu membeli alat tulis seharga kurang dari Rp10 ribu.
Dalam surat tersebut, mahasiswa menilai tragedi itu sebagai cerminan kegagalan negara dalam menjamin hak dasar anak, khususnya akses pendidikan. Mereka menyoroti jurang antara capaian statistik yang kerap dipaparkan pemerintah dengan realitas sosial di lapangan.
Tiyo bahkan menyindir bahwa angka-angka keberhasilan yang disampaikan pemerintah terasa jauh dari kondisi nyata masyarakat. Kritik tersebut, menurut massa, menjadi alarm keras bahwa persoalan kemiskinan dan akses pendidikan belum terselesaikan.
Polri Diminta Fokus Pada Tupoksi
Dalam orasinya di depan Mabes Polri, massa SPPG juga menyoroti potensi keterlibatan aparat kepolisian dalam aspek operasional Program MBG yang dinilai bisa menggeser fokus utama institusi tersebut.
Berita Terkait
-
Demo Mahasiswa Jadi Berkah Ramadan, Pedagang Starling Raup Cuan 3 Kali Lipat
-
Demo Mahasiswa di Bulan Ramadan, Polisi Turunkan Tim Sholawat untuk Pengamanan
-
Demo Mahasiswa di Mabes Polri saat Ramadan, Polisi Berpeci dan Bersorban Siap Bagi Takjil
-
Kecewa Tak Ditemui Kapolri, BEM UI dan Aliansi Mahasiswa Ancam Gelar Aksi Lebih Besar
-
Dituntut 2 Tahun Penjara Terkait Demo Agustus, Syahdan Husein Soroti Kasus Aparat Bunuh Anak di Tual
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
Terkini
-
Survei Cyrus Network: 70 Persen Masyarakat Puas Kinerja Menteri Kabinet Merah Putih
-
Survei Cyrus: 65,4 Persen Publik Dukung MBG
-
Lolos dari Bandara Soetta, Sabu 4,8 Kg Kiriman dari Iran Disergap di Pamulang!
-
Mendagri Tito Bahas Persiapan Program Perumahan di Wilayah Perbatasan
-
Bisa Jadi Pintu Masuk HIV: 19 dari 20 Remaja Jakarta Terinfeksi Penyakit Menular Seksual
-
Begal Petugas Damkar Ditangkap di Hotel Pluit, Polisi: Masih Ada 4 Pelaku yang Buron!
-
Makar atau Kebebasan Berekspresi? Membedah Kontroversi Pernyataan Saiful Mujani
-
Perintah Tegas Pramono ke Pasukan Kuning: Jangan Tunggu Viral, Jalan Rusak Harus Cepat Ditangani!
-
Dipolisikan Faizal Assegaf ke Polda Metro, Jubir KPK Santai: Itu Hak Konstitusi, Kami Hormati
-
Analis Selamat Ginting: Gibran Mulai Manuver Lawan Prabowo Demi Pilpres 2029