Prabowo Evaluasi Keanggotaan Indonesia di Board of Peace Pasca-Agresi AS ke Iran, Siap Keluar?

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto berencana mengevaluasi keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP). Langkah evaluasi ini diambil berdasarkan penilaian terhadap tingkat keberhasilan BoP dalam mencapai tujuannya yang dinilai kian menurun.

Penurunan efektivitas lembaga tersebut merupakan imbas dari serangan militer yang dilancarkan oleh inisiator BoP, yakni Amerika Serikat (AS) dan Israel, terhadap Iran. Rencana evaluasi ini menjadi salah satu pokok bahasan dalam pertemuan yang digelar Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/3/2026) malam.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah mantan presiden, mantan wakil presiden, ketua umum partai politik, serta mantan menteri luar negeri.

Pernyataan Prabowo dalam pertemuan tersebut diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri periode 2001–2009, Hassan Wirajuda.

“Iya, dengan perkembangan terakhir ini, keanggotaan kita memang harus dievaluasi,” ujar Hassan usai mengikuti diskusi bersama Presiden.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama 3,5 jam tersebut, Prabowo dan para tokoh bangsa membahas posisi BoP pasca-eskalasi konflik Iran dengan AS-Israel.

“Tadi disampaikan kembali, apalagi dengan adanya perang di Iran, misi BoP yang ditujukan untuk gencatan senjata, bantuan kemanusiaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi berpotensi besar mengalami kegagalan. Kami akan menilai hal tersebut,” tutur Hassan.

Berdasarkan penilaian itu, Pemerintah Indonesia akan menghitung kembali sejauh mana efektivitas BoP di masa depan. Meski demikian, keputusan final belum ditetapkan. Hassan mengungkapkan bahwa berdasarkan komunikasi Prabowo dengan sejumlah kepala negara, timbul kesan kuat bahwa potensi keberhasilan BoP kini merosot tajam.

“Tingkat penurunannya akan kita lihat seiring perkembangan situasi,” tambahnya.

Baca Juga: Tensi Panas Iran-AS: Prabowo Gerilya Hubungi Para Pemimpin Negara Teluk

Opsi Keluar dari BoP

Hassan menekankan bahwa Presiden Prabowo tidak menutup mata terhadap desakan publik yang meminta Indonesia segera keluar dari BoP menyusul agresi AS ke Teheran. Opsi untuk mengundurkan diri dari keanggotaan pun masuk dalam daftar pembahasan serius.

“Dibahas bahwa perang saat ini berpotensi melemahkan misi BoP. Presiden menyatakan akan menilai sejauh mana BoP tetap menjalankan misinya. Jika tidak, maka kita keluar. Beliau sangat terbuka dan tidak menutupi hal itu,” tegas Hassan.

Terkait rencana pengiriman 8.000 personel TNI berdasarkan mandat BoP, hal tersebut juga tidak luput dari pembicaraan. Kelanjutan rencana pengiriman pasukan perdamaian tersebut kini sangat bergantung pada penilaian efektivitas BoP di lapangan.

“Semuanya tergantung pada apakah BoP dinilai masih efektif atau tidak,” pungkas Hassan.