- Majelis Pakar Iran pada 9 Maret 2026 menunjuk Mojtaba Hosseini Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi baru pasca-kematian ayahnya.
- Mojtaba dikenal sebagai figur berpengaruh di balik layar yang memiliki kedekatan kuat dengan aparat keamanan Iran.
- Kenaikan Mojtaba menuai kritik karena menciptakan dinasti politik dan mempertanyakan kesesuaian gelar keagamaan beliau.
Selain itu, kredensial keagamaannya turut dipertanyakan. Mojtaba yang menempuh pendidikan teologi di Qom baru menyandang gelar Hojjatoleslam (ulama tingkat menengah), satu tingkat di bawah gelar Ayatollah yang diwajibkan untuk posisi Pemimpin Tertinggi. Namun, preseden kompromi serupa pernah terjadi pada 1989. Saat Ali Khamenei ditunjuk menggantikan Ruhollah Khomeini, ia juga belum menyandang gelar Ayatollah, dan konstitusi pun diubah untuk mengakomodasinya.
Pada 2024 lalu, Mojtaba sempat membuat heboh dengan menghentikan kelas fiqih yang ia ajar di Qom, yang kini terbukti sebagai langkah persiapannya menuju kursi kepemimpinan tertinggi.
Sanksi AS dan Skandal Kerajaan Bisnis
Di ranah ekonomi, Mojtaba bukanlah sosok sembarangan. Pada 2019, Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepadanya atas perannya dalam memajukan ambisi regional yang mendestabilisasi kawasan serta represi domestik.
Dilansir dari Al Jazeera, Khamenei, yang berada di bawah sanksi AS dan Barat, juga telah mengumpulkan kerajaan ekonomi yang melibatkan aset di berbagai negara, menurut laporan media Barat.
Namanya diyakini tidak muncul dalam transaksi yang dituduhkan, tetapi ia dilaporkan telah memindahkan miliaran dolar selama bertahun-tahun melalui jaringan orang dalam dan rekanan yang terkait dengan pemerintahan Iran.
Media Bloomberg mengaitkan Khamenei dengan Ali Ansari, yang menjadi sorotan akhir tahun lalu setelah Bank Ayandeh miliknya dibubarkan secara paksa oleh negara karena bangkrut akibat memberikan pinjaman kepada orang dalam yang tidak disebutkan namanya dan menumpuk utang besar. Pembubaran bank tersebut turut mendorong inflasi Iran yang merajalela, membuat rakyat Iran semakin miskin karena kerugian tersebut sebagian harus dikompensasi melalui dana publik.
Baik Khamenei maupun Ansari belum secara terbuka menanggapi hubungan mereka dan tuduhan tersebut, yang juga mencakup pembelian properti mewah di negara-negara Eropa.
Reporter: Tsabita Aulia
Baca Juga: Sinyal Perang Memuncak, AS Disebut Evakuasi Massal Diplomat dari Tiga Kota Besar Arab Saudi
Berita Terkait
-
Sinyal Perang Memuncak, AS Disebut Evakuasi Massal Diplomat dari Tiga Kota Besar Arab Saudi
-
Gantikan Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei Resmi Pegang Tampuk Kekuasaan Tertinggi Iran
-
Mojtaba Khamenei Resmi Jadi Pemimpin Tertinggi Iran
-
Harga Minyak Mentah Meroket, Tembus Level di Atas US$ 100 per Barel
-
Viral Pemain Timnas Putri Iran Kirim Kode Isyarat Minta Tolong dari Dalam Bus
Terpopuler
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- 5 Parfum Indomaret dengan Wangi Segar Tahan Lama, Cocok Dipakai saat Cuaca Panas
- 12 Promo Makanan Hari Kartini 2026, Diskon Melimpah untuk Rayakan Momen Spesial
Pilihan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
-
Merantau ke Kota Kecil, Danu Tetap Sulit Cari Kerja: Sampai Melamar Pawang Satwa
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
Terkini
-
Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?
-
Aiptu YS Diduga Jadi Broker Proyek Rp16 M di Bekasi, IPW Desak PTDH dan Tersangka
-
'Kiamat' Pandemi COVID-19 Bisa Terulang Jika Selat Hormuz Terus Diblokir Iran
-
Singgung Kasus Rocky Gerung, Todung Tak Yakin Saiful Mujani Berakhir di Pengadilan
-
Perintah 'Tembak Mati' Donald Trump: Selat Hormuz di Ambang Perang Terbuka!
-
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Penyimpangan dan Pengelolaan Tambang
-
Bantargebang di Ambang Kolaps, DPRD DKI Desak Strategi Pengelolaan Sampah Segera Dieksekusi
-
Dikaitkan dengan Kasus Kuota Haji, Khalid Basalamah Tegaskan Tak Pernah Interaksi dengan Gus Yaqut
-
Gus Lilur Gaungkan 'Abuktor' di Muktamar NU 2026: Syarat Mutlak Pemimpin PBNU Bebas Korupsi
-
Hari Bumi: BNI Rehabilitasi 50 Hektare Mangrove di Banyuwangi, Berikan Dampak Ekonomi ke 5.000 Warga