Instruksi Siaga 1 TNI Dinilai Wajar, Slamet Ginting: Bukan Persiapan Perang

Suara.com - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto resmi menginstruksikan seluruh jajaran prajuritnya untuk masuk ke status Siaga 1. Perintah ini tertuang dalam Telegram Rahasia (TR) bernomor TR/283/2026 yang ditandatangani oleh Asisten Operasi Panglima TNI, Letjen Bobby Rinal Makmun pada 1 Maret 2026.

Analis Politik dan Militer Universitas Nasional, Doktor Slamet Ginting dalam sebuah podcast di kanal YouTube Forum Keadilan TV, mengungkapkan bahwa status siaga 1 ini bukanlah hal baru dalam praktik militer.

Menurutnya, langkah tersebut lazim diterapkan dalam situasi tertentu, seperti pergantian kepemimpinan nasional atau meningkatkan potensi ancaman keamanan.

“Bagi saya sebenarnya Siaga 1 itu bukan hal yang aneh, bukan hal yang baru. Jadi dalam setiap pergantian kepemimpinan nasional tanpa orang tahu itu sesungguhnya Siaga 1 karena jangan sampai ada sabotase, ada pergantian yang batal segala macam,” ujar Slamet Ginting, dikutip Kamis (12/3/2026).

Menurutnya, kondisi serupa juga pernah diterapkan sebelumnya, misalnya ketika Indonesia meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman terorisme.

Namun kali ini, perhatian publik meningkat karena telegram yang bersifat rahasia tersebut justru beredar di ruang publik.

“Yang menarik adalah telegram rahasia tapi terekspos. Artinya memberikan pemahaman kepada publik ada apa status yang menandakan meningkatnya kewaspadaan negara terhadap dinamika politik global,” katanya.

Dipicu ketegangan geopolitik global

Lebih lanjut, Slamet menilai peningkatan status kewaspadaan militer tidak bisa dilepaskan dari meningkatnya ketegangan geopolitik internasional, khususnya konflik di Timur Tengah yang melibatkan beberapa negara besar.

Baca Juga: Memahami Status Siaga 1 TNI: Ancaman Global, Kritik Pengamat, dan Apa Dampaknya bagi Publik?

“Langkah ini tidak bisa dilepaskan dari konflik regional terutama di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran,” jelasnya.

Meski jarak geografis konflik tersebut jauh dari Asia Tenggara, dampaknya dinilai tetap dapat dirasakan dalam berbagai bentuk, mulai dari aspek keamanan hingga stabilitas politik.

“Memang secara geografis jarak pusat konflik dengan kita di Asia Tenggara cukup jauh, tapi dampak politik, dampak keamanan, dampak psikologis masyarakat dari perang tersebut tetap akan mewarnai dan berpotensi merembet ke kawasan Asia Tenggara,” katanya.

Ia menegaskan bahwa status Siaga 1 bukan berarti Indonesia bersiap menghadapi perang, melainkan bentuk kewaspadaan strategis.

“Bukan indikasi bahwa Indonesia sedang menghadapi perang, bukan berarti Siaga 1 persiapan perang, tidak. Itu menjaga kewaspadaan nasional,” ujarnya.

Koordinasi dengan presiden