- Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto tetapkan Siaga 1 seluruh prajurit melalui STR Nomor TR/283/2026 tertanggal 1 Maret 2026.
- Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin kritik keterbukaan informasi status Siaga 1 yang seharusnya bersifat rahasia internal militer.
- Peningkatan kesiapsiagaan ini bertujuan mengantisipasi perkembangan situasi domestik yang dipengaruhi konflik geopolitik di Timur Tengah.
Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, memberikan catatan kritis terkait langkah Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang menetapkan status Siaga 1 bagi seluruh jajaran prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Telegram (STR) Panglima TNI Nomor TR/283/2026.
Meskipun memandang penetapan status siaga sebagai hal yang lumrah untuk kesiapan prajurit, purnawirawan jenderal bintang dua ini mempertanyakan mengapa informasi tersebut bersifat terbuka dan menjadi konsumsi publik.
"Telegram itu baik-baik saja, tidak ada masalah. Siaga itu sarana untuk meningkatkan kesiapan prajurit, baik personel maupun materiil, untuk latihan maupun operasi. Oke, clear sampai di sana," ujar TB Hasanuddin kepada wartawan, Senin (9/3/2026).
Namun, ia menyoroti dua syarat utama dalam penetapan status siaga militer yang menurutnya telah dilanggar dalam kasus ini, yakni sifatnya yang internal dan rahasia.
"Yang saya pertanyakan dan agak aneh, namanya siaga itu syaratnya dua. Satu, urusan internal. Kedua, sifatnya rahasia militer. Itu rahasia militer," tegasnya.
Ia mempertanyakan motif di balik terbukanya informasi tersebut kepada masyarakat luas.
Menurutnya, publikasi mengenai status Siaga 1 justru berpotensi memicu spekulasi dan kekhawatiran yang tidak perlu.
Politisi senior PDIP ini menggarisbawahi dampak psikologis bagi masyarakat jika perintah internal militer menjadi konsumsi umum, terutama di tengah situasi geopolitik dunia yang sedang memanas.
Baca Juga: Anggota DPR Sebut Penetapan Tersangka Nabilah O'Brien Sebagai Preseden Buruk Hukum Indonesia
"Kenapa rakyat diberitahu? Jadi terbuka. Orang akhirnya bertanya-tanya, 'Oh ini mau ada apa?'. Karena situasi di Timur Tengah (saat ini), rakyat menjadi gelisah, rakyat menjadi resah. Ngapain?" cetusnya.
Ia menegaskan bahwa perintah kesiapsiagaan seharusnya cukup dikoordinasikan di dalam lingkup internal TNI saja tanpa harus bocor ke luar.
"Hanya untuk kepentingan di dalam intern TNI saja, kenapa kok harus sampai ke luar?" pungkasnya.
Sebelumnya, Panglima TNI Agus Subiyanto menginstruksikan seluruh jajaran TNI meningkatkan kesiapsiagaan dengan status Siaga 1. Perintah tersebut tertuang dalam Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026.
Telegram itu diteken Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI Letjen Bobby Rinal Makmun di Jakarta pada 1 Maret 2026.
Dalam telegram tersebut disebutkan bahwa peningkatan status kesiapsiagaan dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan situasi di dalam negeri yang dipengaruhi konflik di kawasan Timur Tengah.
Berita Terkait
-
Anggota DPR Sebut Penetapan Tersangka Nabilah O'Brien Sebagai Preseden Buruk Hukum Indonesia
-
Rusia Kasih Data Aset Militer AS ke Iran untuk Dihancurkan, Termasuk Lokasi Kapal dan Jet Tempur
-
Kiamat Energi Mengintai, Harga Minyak Dunia Meledak 30 Persen akibat Perang
-
Minyak Dunia Tembus USD 100, Bahlil Cuma Omon-omon Janji Manis BBM Tak Naik?
-
Kasus Nabilah OBrien Berakhir Damai, Komisi III DPR Soroti Perubahan KUHP-KUHAP Baru
Terpopuler
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- 5 Parfum Indomaret dengan Wangi Segar Tahan Lama, Cocok Dipakai saat Cuaca Panas
- 12 Promo Makanan Hari Kartini 2026, Diskon Melimpah untuk Rayakan Momen Spesial
Pilihan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
-
Merantau ke Kota Kecil, Danu Tetap Sulit Cari Kerja: Sampai Melamar Pawang Satwa
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
Terkini
-
Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?
-
Aiptu YS Diduga Jadi Broker Proyek Rp16 M di Bekasi, IPW Desak PTDH dan Tersangka
-
'Kiamat' Pandemi COVID-19 Bisa Terulang Jika Selat Hormuz Terus Diblokir Iran
-
Singgung Kasus Rocky Gerung, Todung Tak Yakin Saiful Mujani Berakhir di Pengadilan
-
Perintah 'Tembak Mati' Donald Trump: Selat Hormuz di Ambang Perang Terbuka!
-
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Penyimpangan dan Pengelolaan Tambang
-
Bantargebang di Ambang Kolaps, DPRD DKI Desak Strategi Pengelolaan Sampah Segera Dieksekusi
-
Dikaitkan dengan Kasus Kuota Haji, Khalid Basalamah Tegaskan Tak Pernah Interaksi dengan Gus Yaqut
-
Gus Lilur Gaungkan 'Abuktor' di Muktamar NU 2026: Syarat Mutlak Pemimpin PBNU Bebas Korupsi
-
Hari Bumi: BNI Rehabilitasi 50 Hektare Mangrove di Banyuwangi, Berikan Dampak Ekonomi ke 5.000 Warga